Internationalmedia.co.id – News – Kabar mengejutkan menyelimuti Gedung Putih, mengklaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya mengaktifkan kode nuklir dalam sebuah rapat genting terkait krisis Iran pada Sabtu lalu. Namun, tuduhan yang dengan cepat menyebar luas ini segera ditepis oleh juru bicara Gedung Putih. Isu ini menjadi salah satu dari serangkaian berita internasional yang mendominasi perhatian publik, Kamis (23/4/2026), di tengah ketegangan yang terus memanas antara AS dan Iran.
Klaim kontroversial tersebut pertama kali dihembuskan oleh mantan perwira CIA, Larry Johnson, dalam kemunculannya di podcast "Judging Freedom" pada 20 April. Menurut laporan Newsweek, Johnson menuturkan bahwa rapat darurat di Gedung Putih pada 18 April diwarnai perdebatan sengit. Dalam momen tersebut, Jenderal Dan Caine, Ketua Kepala Staf Gabungan AS, disebut-sebut menolak perintah Trump yang melibatkan apa yang disebut "kode nuklir". Johnson menggambarkan perdebatan itu "cukup sengit," dengan sang jenderal menolak memfasilitasi tindakan tersebut. Kendati demikian, hingga kini tidak ada laporan independen atau konfirmasi resmi yang mendukung pernyataan Johnson, meskipun pertemuan tingkat tinggi memang terjadi menjelang berakhirnya gencatan senjata Iran.
Selain rumor kode nuklir yang menghebohkan, Presiden Trump juga membuat klaim lain terkait Iran. Ia menyatakan Teheran telah menghentikan rencana eksekusi mati delapan wanita yang ditangkap karena protes anti-pemerintah. Penghentian ini, menurut Trump, terjadi setelah ia mendesak Iran untuk membebaskan mereka demi membantu negosiasi perdamaian. "Saya sangat menghargai bahwa Iran, dan para pemimpinnya, menghormati permintaan saya, sebagai Presiden Amerika Serikat, dan menghentikan rencana eksekusi tersebut," tulis Trump di platform Truth Social miliknya, seperti dilansir AFP. Namun, Iran sendiri telah membantah adanya rencana eksekusi terhadap para wanita tersebut.
Di sisi lain, ketegangan militer di perairan Asia semakin meningkat. Militer Amerika Serikat dilaporkan telah mencegat setidaknya tiga kapal tanker minyak berbendera Iran di perairan Asia, mengalihkan jalur mereka dari posisi semula di dekat India, Malaysia, dan Sri Lanka. Sumber-sumber perkapalan dan keamanan, seperti diberitakan Reuters dan Al Arabiya, menyebutkan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari blokade Washington terhadap perdagangan laut Iran. Sebagai respons, Iran diketahui telah menembaki kapal-kapal untuk mencegah mereka berlayar melalui Selat Hormuz. Hampir dua bulan setelah AS dan Israel memulai konflik mereka dengan Iran, tanda-tanda perundingan damai masih minim selama gencatan senjata yang rapuh ini.
Situasi internal di Departemen Pertahanan AS juga menunjukkan gejolak. Menteri Angkatan Laut Amerika Serikat, John Phelan, mendadak mengumumkan pengunduran dirinya "segera" dari jabatannya. Pengunduran diri Phelan ini menyusul pemecatan perwira tinggi Angkatan Darat AS, Jenderal Randy George, dan dua perwira senior lainnya awal bulan ini, di tengah keterlibatan Amerika Serikat dalam perang dengan Iran. Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, melalui media sosial X, mengonfirmasi kepergian Phelan dan menyatakan Wakil Menteri Hung Cao akan menggantikannya sementara, seperti dilaporkan AFP.
Sementara itu, dampak konflik terhadap jalur pelayaran vital semakin nyata. Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperkirakan bahwa dibutuhkan waktu hingga enam bulan untuk sepenuhnya membersihkan Selat Hormuz dari ranjau-ranjau yang dipasang Iran. Prediksi ini berpotensi menjaga harga minyak tetap tinggi di pasar global. Sejak dimulainya perang dengan Amerika Serikat dan Israel, Iran hampir sepenuhnya memblokir jalur air strategis tersebut, yang biasanya dilalui seperlima minyak dan gas dunia. Penutupan ini telah memicu kenaikan harga minyak dan gas serta mengganggu perekonomian global, demikian dilansir Al Arabiya English. Selat tersebut sebagian besar tetap tertutup selama gencatan senjata yang rapuh, dengan AS memberlakukan blokade sendiri.