Internationalmedia.co.id – News – Jenderal Senior Min Aung Hlaing, pemimpin junta militer Myanmar, secara resmi terpilih sebagai Presiden negara tersebut dalam sebuah pemungutan suara yang digelar di Parlemen Myanmar di Naypyidaw pada Jumat (3/4/2026). Pemilihan ini menandai konsolidasi kekuasaan militer pasca-kudeta 2021 yang mengguncang stabilitas negara itu.
Pengumuman resmi disampaikan oleh Ketua Parlemen Aung Lin Dwe dari panggung aula pertemuan parlemen, yang menyatakan Jenderal Senior Min Aung Hlaing sebagai presiden terpilih. Ia berhasil mengamankan mayoritas suara yang signifikan, dengan perolehan 429 dari total 584 suara yang diberikan oleh anggota parlemen, menempatkannya jauh di atas dua kandidat lainnya.
Kendati junta militer sebelumnya mengklaim pembukaan kembali parlemen bulan lalu sebagai langkah menuju pengembalian kekuasaan kepada rakyat, banyak analis politik memandang proses ini sebagai manuver strategis. Mereka menilai pemilihan tersebut tak lebih dari upaya "kosmetik sipil" yang dirancang untuk melegitimasi dan menyamarkan dominasi militer yang tak tergoyahkan di Myanmar.
Min Aung Hlaing sendiri adalah arsitek utama kudeta militer pada Februari 2021 yang secara brutal menggulingkan pemerintahan demokratis. Ia bertanggung jawab atas penahanan ikon demokrasi Aung San Suu Kyi serta pembubaran partainya. Pengangkatannya sebagai presiden kini dilakukan oleh anggota parlemen yang mayoritas pro-militer, hasil dari pemilihan yang diawasi ketat oleh junta yang ia pimpin.
Sejak kudeta, Aung San Suu Kyi, yang tetap menjadi figur sangat populer di mata rakyat, masih berada dalam tahanan. Kritik atau protes terhadap proses pemilihan ini secara tegas dilarang, dan pemungutan suara tidak dapat dilakukan di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kelompok pemberontak. Wilayah-wilayah ini telah menjadi medan pertempuran sengit dalam perang saudara berkepanjangan yang menantang kekuasaan militer, menyebabkan puluhan ribu korban jiwa dari berbagai pihak.
Min Aung Hlaing dijadwalkan akan resmi mengambil alih jabatan presiden pada bulan ini. Sementara itu, dua pesaingnya dalam pemilihan, Perdana Menteri Nyo Saw dan Nan Ni Ni Aye – seorang anggota parlemen regional dari negara bagian Karen yang berasal dari partai USDP – akan menduduki posisi sebagai wakil presiden di bawah kepemimpinannya.
Selama periode darurat pasca-kudeta, Min Aung Hlaing memegang peran ganda sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata sekaligus penjabat presiden. Namun, untuk dapat menjabat sebagai presiden tetap, konstitusi mengharuskannya untuk melepaskan jabatan militernya. Sesuai ketentuan tersebut, ia telah menyerahkan kendali militer kepada loyalisnya, mantan kepala intelijen Ye Win Oo, pada hari Senin sebelumnya.
Sejarah Myanmar pasca-kemerdekaan sebagian besar diwarnai oleh dominasi militer, yang secara konsisten memposisikan diri sebagai satu-satunya entitas yang mampu menjaga stabilitas dan mencegah perpecahan di negara yang bergejolak tersebut. Perkembangan ini tentu saja menarik perhatian internasional, dengan sejumlah pemimpin dunia, termasuk Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang sebelumnya secara terbuka menyindir junta Myanmar untuk "berhenti membunuh dan membakar rumah orang." (Sumber: internationalmedia.co.id)