Internationalmedia.co.id – News – Lebih dari 200 tahanan politik di Venezuela melancarkan aksi mogok makan massal pada Minggu (22/2) waktu setempat. Langkah drastis ini diambil sebagai bentuk desakan untuk pembebasan mereka, menyusul disahkannya undang-undang amnesti terbaru yang ironisnya tidak mencakup sebagian besar dari mereka.
Dari dalam sel mereka di penjara Rodeo I, yang berlokasi sekitar 40 kilometer di timur ibu kota Caracas, para tahanan melontarkan teriakan-teriakan penuh semangat. "Kebebasan!", "Bebaskan kami semua!", dan "Rodeo I beraksi!" menjadi seruan yang menggema, bahkan terdengar hingga ke luar kompleks fasilitas penahanan tersebut, seperti yang dilaporkan oleh jurnalis AFP di lokasi pada Senin.
Undang-undang amnesti kontroversial ini sendiri telah disahkan oleh parlemen Venezuela pada Kamis (19/2). Aturan hukum tersebut merupakan bagian dari gelombang reformasi yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, menyusul penggulingan dan penahanan mantan Presiden Nicolas Maduro dalam sebuah operasi pada 3 Januari lalu.
Aksi mogok makan massal ini dilaporkan dimulai sejak Jumat (20/2) malam. Para narapidana merasa kecewa lantaran mereka tidak mendapatkan keuntungan dari undang-undang baru tersebut, karena aturan hukum itu mengecualikan kasus-kasus yang melibatkan militer, sebuah kategori yang paling umum di fasilitas penahanan tersebut.
Yalitza Garcia, ibu mertua dari salah satu tahanan bernama Nahuel Agustin Gallo, seorang polisi asal Argentina yang dituduh terlibat terorisme, menjelaskan bahwa total sekitar 214 orang, baik warga Venezuela maupun warga negara asing, turut serta dalam mogok makan ini. Kasus terorisme, yang juga dikecualikan dalam undang-undang baru, merupakan tuduhan yang menjerat Gallo.
Senada dengan itu, Shakira Ibarreto, putri seorang polisi yang ditangkap pada tahun 2024, menegaskan bahwa keputusan untuk melakukan mogok makan diambil pada Jumat (20/2) karena cakupan undang-undang amnesti yang tidak memadai, yang mengecualikan banyak dari mereka.
Di tengah gejolak tersebut, tim dari Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mendatangi penjara Rodeo I pada Minggu (22/2) waktu setempat. Filippo Gatti, koordinator kesehatan ICRC untuk Venezuela, mengungkapkan kepada anggota keluarga para tahanan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka diizinkan mendekati penjara tersebut, menandai sebuah langkah awal yang positif. Ia juga menambahkan bahwa tidak semua narapidana di dalam penjara Rodeo I turut serta dalam aksi mogok makan.
Undang-undang amnesti yang dirancang oleh Presiden sementara Delcy Rodriguez di bawah tekanan Amerika Serikat ini, menuai kritikan tajam dari pihak oposisi Venezuela. Pasalnya, aturan tersebut mencakup pengecualian untuk sejumlah pelanggaran yang sebelumnya sering digunakan untuk menargetkan lawan-lawan politik Maduro. Selain itu, undang-undang ini juga mengecualikan anggota pasukan keamanan yang dihukum karena aktivitas terkait terorisme.
Meskipun demikian, amnesti tersebut memang berlaku bagi sekitar 11.000 tahanan politik yang, selama hampir tiga dekade, telah dibebaskan bersyarat atau menjadi tahanan rumah. Hingga saat ini, lebih dari 1.500 tahanan politik di Venezuela telah mengajukan permohonan amnesti berdasarkan undang-undang tersebut.