Internationalmedia.co.id Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membentuk Dewan Perdamaian Gaza dan Indonesia termasuk negara yang menyatakan dukungan serta bergabung dalam inisiatif tersebut. Pembentukan dewan ini menjadi sorotan, terutama setelah pengumuman komite teknokrat Palestina yang bertugas mengelola pemerintahan Gaza pasca-perang.
Trump melalui platform Truth Social miliknya menyatakan bahwa dewan ini adalah yang "terhebat dan paling bergengsi" yang pernah dibentuk. Dewan ini akan bekerja di bawah pengawasan Trump sebagai ketua.
Menurut draf Piagam Dewan Perdamaian yang diusulkan, negara anggota yang ingin memiliki posisi permanen diminta untuk memberikan kontribusi dana minimal US$ 1 miliar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengkritik bahwa Trump berupaya membangun alternatif atau saingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Selain Indonesia, Arab Saudi dan tujuh negara mayoritas Muslim lainnya, termasuk Qatar dan Turki, juga telah setuju untuk bergabung dengan dewan ini. Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui akun X resminya menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik undangan untuk bergabung ke Dewan Perdamaian tersebut.
Bergabungnya Indonesia dengan dewan ini merupakan bentuk penegasan kembali komitmen untuk mendukung pemerintahan transisi dalam rencana komprehensif mengakhiri konflik Gaza. Hal ini juga sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, dan memajukan perdamaian yang adil dan abadi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mempertimbangkan ajakan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza karena ingin mempercepat perdamaian di wilayah tersebut. "Yang penting kan tujuannya, tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza," ujarnya.