Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dijadwalkan bertemu dengan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Florida pada hari Minggu besok. Pertemuan penting ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari invasi Rusia yang telah berkecamuk. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa inisiatif ini muncul di tengah upaya intensif Trump untuk mengakhiri konflik terburuk di Eropa sejak Perang Dunia II. Konflik yang dimulai Februari 2022 ini telah menelan puluhan ribu korban jiwa, jutaan pengungsi, serta menghancurkan wilayah timur dan selatan Ukraina.
Fokus utama diskusi adalah proposal perdamaian terbaru yang terdiri dari 20 poin. Rencana ini mengusulkan pembekuan garis depan pertempuran, penarikan pasukan Ukraina dari wilayah timur, dan pembentukan zona penyangga demiliterisasi. Ini menandai pengakuan paling jelas dari Kyiv mengenai kemungkinan konsesi wilayah, sebuah langkah signifikan yang sebelumnya sulit diterima. Proposal ini dinilai lebih dapat diterima oleh Ukraina dibandingkan rancangan 28 poin yang diajukan Washington bulan lalu, yang dianggap terlalu mengakomodasi tuntutan Rusia.
Zelensky mengonfirmasi pertemuan tersebut, menyatakan, "Pada akhir pekan, saya kira pada hari Minggu, di Florida, kami akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Trump." Ia menambahkan bahwa agenda pembicaraan akan mencakup dokumen jaminan keamanan bilateral AS-Ukraina, serta isu rekonstruksi dan ekonomi. Isu-isu sensitif seperti status Donbas dan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia, yang kini dikuasai Rusia, juga akan menjadi topik utama.
Meskipun demikian, Zelensky mengakui adanya perbedaan pandangan antara Kyiv dan Washington terkait dua isu inti tersebut. Washington dilaporkan mendorong Ukraina untuk menarik pasukannya dari 20 persen wilayah timur Donetsk yang masih dikuasai, sebuah tuntutan utama Rusia. Selain itu, AS juga mengusulkan kontrol bersama antara AS, Ukraina, dan Rusia atas Zaporizhzhia, pembangkit nuklir terbesar di Eropa. Namun, Zelensky menegaskan bahwa penyerahan wilayah hanya dapat dilakukan melalui referendum rakyat, dan menolak keras keterlibatan Rusia dalam pengelolaan pembangkit nuklir tersebut.
Di sisi lain, Kyiv berhasil memperoleh beberapa konsesi penting dalam proses negosiasi awal. Ini termasuk penghapusan syarat untuk secara hukum melepaskan upaya bergabung dengan NATO, serta pencabutan klausul sebelumnya tentang pengakuan wilayah yang dikuasai Rusia sejak 2014 sebagai milik Moskow. Sementara itu, Kremlin, melalui penasihat kebijakan luar negeri Yuri Ushakov, telah melakukan komunikasi dengan pejabat AS mengenai negosiasi, namun belum memberikan tanggapan resmi terhadap proposal terbaru. Moskow tetap menunjukkan sedikit kecenderungan untuk meninggalkan tuntutan kerasnya, yaitu penarikan penuh Ukraina dari Donbas, penghentian upaya bergabung dengan NATO, larangan penempatan pasukan penjaga perdamaian Barat, serta pembatasan politik dan militer yang luas, yang dianggap Kyiv setara dengan penyerahan diri.
Zelensky menjelaskan bahwa negosiator Ukraina tidak berhubungan langsung dengan Moskow. Amerika Serikat berperan sebagai perantara, dan Kyiv masih menantikan respons resmi Rusia atas proposal perdamaian. "Saya kira kita akan mengetahui respons resmi mereka dalam beberapa hari ke depan," kata Zelensky, sembari menambahkan skeptisisme terhadap niat Rusia untuk benar-benar menghentikan invasi. "Rusia selalu mencari alasan untuk tidak setuju," pungkasnya.