Pyongyang – Internationalmedia.co.id – News melaporkan, ambisi Jepang untuk memiliki senjata nuklir telah memicu kemarahan besar dari Korea Utara. Negara yang telah memiliki nuklir dan menghadapi beragam sanksi internasional ini, menegaskan bahwa Jepang "harus dicegah dengan segala cara" agar tidak mengembangkan kemampuan nuklir.
Reaksi keras Pyongyang ini, seperti dilansir AFP pada Minggu (21/12/2025), muncul setelah seorang pejabat di kantor Perdana Menteri Jepang, yang dikutip oleh Kyodo News, menyatakan pandangannya: "Saya pikir kita harus memiliki senjata nuklir." Pejabat tersebut dilaporkan terlibat dalam perumusan kebijakan keamanan Jepang, dengan sumber Kyodo News lainnya menambahkan, "Pada akhirnya, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri" ketika menjelaskan perlunya hal tersebut.
Korea Utara menafsirkan pernyataan ini sebagai bukti bahwa Tokyo "secara terbuka mengungkapkan ambisi mereka untuk memiliki senjata nuklir, melampaui garis merah." Mengingat sejarah penjajahan Jepang di masa lalu, Pyongyang memperingatkan bahwa kepemilikan nuklir oleh Jepang akan membawa "bencana besar bagi umat manusia."
"Upaya Jepang untuk memiliki senjata nuklir harus dicegah dengan segala cara karena akan membawa bencana besar bagi umat manusia," kata Direktur Institut Studi Jepang di bawah Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam pernyataan yang dimuat oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA). Pejabat tersebut menambahkan, jika Jepang memperoleh nuklir, "negara-negara Asia akan menderita bencana nuklir yang mengerikan dan umat manusia akan menghadapi bencana besar." Pernyataan ini, menurut Pyongyang, jelas mencerminkan ambisi Jepang yang telah lama dipendam untuk mempersenjatai diri dengan senjata nuklir.
Pernyataan Korut ini tidak membahas program nuklirnya sendiri. Pyongyang telah melakukan uji coba atom pertama pada 2006, melanggar resolusi PBB, dan diyakini memiliki puluhan hulu ledak. Mereka berulang kali bersumpah untuk mempertahankan senjata nuklirnya, mengklaimnya sebagai penangkal ancaman militer yang dirasakan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Wakil Menteri Luar Negeri Pyongyang, Kim Son Gyong, bahkan menegaskan di PBB pada September bahwa negaranya tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklir yang merupakan "hukum negara kami, kebijakan nasional, dan kekuasaan kedaulatan kami serta hak untuk hidup."
Perdebatan Sengit di Negeri Sakura
Sementara itu, di Jepang sendiri, isu nuklir telah memicu perdebatan sengit, seperti dilaporkan DW. Partai Liberal Demokrat (LDP) yang berkuasa telah membahas kebijakan keamanan nasional, menghadapi tantangan keamanan yang semakin besar di Asia Timur Laut. Diskusi ini mencakup kemungkinan meninjau kembali "Tiga Prinsip Non-Nuklir" yang telah lama dianut: tidak memiliki, tidak memproduksi, atau tidak mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang.
Gagasan bahwa Jepang, satu-satunya negara yang pernah menjadi target serangan bom atom dalam perang, mungkin akan mengubah pendiriannya, telah memicu penolakan keras di dalam negeri. Terutama menjelang peringatan 80 tahun pengeboman Hiroshima dan Nagasaki serta berakhirnya Perang Dunia II.
"Tiga prinsip non-nuklir merupakan kebijakan nasional dasar yang didasarkan pada konsensus nasional," kata Akira Kawasaki, anggota komite eksekutif NGO Peace Boat dan koordinator bersama Jaringan untuk Penghapusan Senjata Nuklir. Kawasaki mengungkapkan keterkejutannya atas laporan bahwa pemerintah mungkin meninjau kembali prinsip-prinsip tersebut, mengingat Parlemen Jepang telah mengesahkan resolusi yang mendukungnya.
Kontroversi semakin memanas pada 11 November 2025 ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menolak mengonfirmasi komitmen pemerintah terhadap tiga prinsip non-nuklir di komite parlemen. Pada 20 November 2025, Kepala Kebijakan Partai LDP Takayuki Kobayashi semakin memicu kekhawatiran dengan mengatakan bahwa tinjauan strategi keamanan mendatang akan mencakup semua bidang. "Ini adalah tanggung jawab kami sebagai partai berkuasa untuk mengadakan pembicaraan tanpa ada hal yang tabu. Kita harus membahas berbagai topik," ujarnya.
Editorial harian The Mainichi pada 19 November 2025 memperingatkan bahwa "mengulang prinsip ini akan menandai langkah mundur dari jalur Jepang sebagai negara damai." Namun, editorial itu mengakui bahwa "lingkungan keamanan Jepang telah menjadi lebih serius" dengan mengutip invasi Rusia ke Ukraina dan percepatan program senjata nuklir Korea Utara.
Yoshihiko Noda, mantan Perdana Menteri dan kini ketua Partai Demokrat Konstitusional Jepang dari kelompok oposisi, juga menyuarakan pandangan serupa. Ia berjanji akan menentang perubahan terhadap prinsip-prinsip non-nuklir negara tersebut, menyerukan Jepang untuk "memimpin" dalam mempromosikan penghapusan senjata nuklir. Nihon Hidankyo atau Organisasi Konfederasi Jepang Korban Bom A- dan H- juga mengeluarkan pernyataan pada 20 November 2025 yang "menolak keras" upaya pembatalan prinsip-prinsip tersebut, menegaskan bahwa para penyintas Hiroshima dan Nagasaki tidak boleh membiarkan Jepang menjadi basis perang nuklir atau sasaran serangan nuklir.