Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terus menunjukkan aktivitasnya berpotensi besar mengganggu berbagai sendi kehidupan masyarakat di wilayah terdampak. Kondisi ini bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan desakan serius bagi pemerintah untuk memastikan kesejahteraan warga. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara tegas mengingatkan pentingnya perhatian menyeluruh terhadap kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, hingga akses bantuan bagi masyarakat yang terdampak.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Surahman Hidayat, menyoroti bahwa penanganan dampak erupsi tidak boleh berhenti pada pemantauan aktivitas gunung api dan peringatan dini semata. Perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas utama, terutama bagi mereka yang aktivitasnya mulai terganggu. Surahman menekankan, "Yang paling penting adalah masyarakat. Jangan sampai warga yang sudah terdampak bencana justru harus menghadapi persoalan baru karena kebutuhan dasar, kesehatan, maupun akses terhadap bantuan tidak terpenuhi," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima internationalmedia.co.id pada Selasa (8/9/2026).
Dampak erupsi, lanjut Surahman, dapat merambah berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, roda ekonomi, pendidikan anak, mobilitas, hingga stabilitas sosial keluarga. Oleh karena itu, penyediaan kebutuhan esensial seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, perlindungan pernapasan, serta kebutuhan spesifik kelompok rentan harus menjadi bagian integral dari strategi penanganan. "Jangan hanya menghitung berapa banyak wilayah yang terkena abu vulkanik. Kita juga harus melihat berapa banyak keluarga yang aktivitasnya terganggu, siapa yang paling membutuhkan bantuan, dan apa yang mereka perlukan agar dapat tetap menjalani kehidupan dengan aman," ungkapnya, menyerukan pendekatan yang lebih humanis.
Perhatian ekstra juga mutlak diperlukan bagi kelompok masyarakat yang lebih rentan, seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil. Kelompok-kelompok ini membutuhkan perlindungan dan dukungan yang jauh lebih besar dalam menghadapi kondisi bencana.
Lebih jauh, Surahman mendorong adanya solusi jangka panjang apabila dampak erupsi berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Bantuan dan pendampingan kepada masyarakat, menurutnya, harus diberikan secara berkelanjutan hingga kondisi kehidupan warga benar-benar pulih. "Bantuan jangan hanya hadir pada saat situasi menjadi perhatian publik. Kalau dampaknya berlangsung lebih lama, negara harus memastikan masyarakat tetap mendapatkan pendampingan sampai kondisinya benar-benar pulih," tuturnya, menekankan komitmen negara.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan lembaga penanggulangan bencana, Surahman juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi yang solid akan memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan pelayanan yang layak. Ia juga meminta agar data masyarakat terdampak diperbarui secara berkala. Hal ini krusial agar penyaluran bantuan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. "Data korban dan masyarakat terdampak harus menjadi dasar dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai bantuan tidak tepat sasaran karena data tidak diperbarui. Masyarakat yang membutuhkan harus dipastikan menerima haknya," tegasnya.
Mengakhiri pernyataannya, Surahman mengungkapkan keprihatinan mendalamnya terhadap masyarakat yang terdampak. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap tenang, mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah serta petugas kebencanaan, dan menghindari penyebarluasan informasi yang belum terverifikasi guna mencegah kepanikan. "Bencana adalah ujian bagi kepedulian kita sebagai bangsa. Mari kita hadir bersama masyarakat, membantu mereka yang membutuhkan, dan memastikan saudara-saudara kita yang terdampak tidak merasa sendirian," pungkasnya, menyerukan semangat gotong royong.
Sebagai konteks, erupsi Gunung Anak Krakatau yang aktif sejak Jumat malam, 4 September 2026, telah memengaruhi aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah. Sebaran abu vulkanik bahkan menyebabkan beberapa sekolah menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), dan masyarakat diimbau untuk menggunakan masker serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Di tengah kondisi ini, internationalmedia.co.id juga mencatat lima gunung api lainnya di Indonesia berada pada status Siaga, menggarisbawahi urgensi kewaspadaan dan kesiapsiagaan bencana yang berkelanjutan.