Perundingan krusial antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Islamabad, Pakistan, yang bertujuan meredakan ketegangan di Timur Tengah, hingga kini masih menemui jalan buntu. Salah satu ganjalan utama yang terus memicu perdebatan sengit adalah isu pengayaan uranium. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, merujuk pada berbagai sumber termasuk TRT World dan laporan New York Times (NYT) yang mengutip pejabat AS dan Iran, perselisihan mengenai syarat pembekuan program nuklir Iran menjadi inti permasalahan.
NYT dalam laporannya menyebutkan bahwa Teheran menawarkan pembekuan pengayaan uranium selama lima tahun. Namun, Washington dengan tegas mendesak agar Teheran menangguhkan program tersebut untuk jangka waktu yang jauh lebih panjang, yakni 20 tahun.
Sejumlah pejabat AS, yang dikutip oleh NYT, menekankan bahwa Washington dalam perundingan tersebut berupaya keras agar Iran membekukan pengayaan uranium selama dua dekade. Sebagai respons, Teheran, melalui tanggapan resmi yang dikirimkan pada Senin (13/4), mengajukan jeda yang lebih singkat, yaitu lima tahun, demikian menurut dua pejabat senior Iran dan seorang pejabat AS yang juga dikutip NYT.
Presiden AS saat itu, Donald Trump, dilaporkan menolak proposal Iran tersebut. Washington juga menuntut agar Teheran memindahkan pasokan uranium yang telah diperkaya dari wilayahnya. Namun, Iran menolak tuntutan itu, bersikeras bahwa pasokan uranium yang diperkaya harus tetap berada di dalam negeri. Sebagai kompromi, Teheran menawarkan untuk mengencerkannya secara signifikan hingga ke level yang tidak layak untuk digunakan sebagai senjata nuklir.
Para pejabat AS tetap menyuarakan kekhawatiran bahwa Iran akan mempertahankan kemampuan untuk memperkaya uranium kembali di masa mendatang, meskipun ada tawaran pengenceran. Selain mengungkap detail perundingan yang alot ini, laporan NYT juga mengindikasikan bahwa pembicaraan mengenai kemungkinan putaran negosiasi tatap muka selanjutnya antara kedua negara sedang berlangsung, meski belum ada tanggal pasti yang disepakati.
Klaim AS, Bantahan Iran
Ketegangan seputar uranium ini bahkan memicu klaim dan bantahan yang saling bertolak belakang dari kedua belah pihak. Baru-baru ini, Presiden AS Donald Trump secara mengejutkan mengklaim bahwa Iran telah setuju untuk menyerahkan persediaan uraniumnya.
Dilansir AFP pada Jumat (17/4), Trump menyatakan Teheran telah menyetujui penyerahan persediaan uranium tersebut dan ia bahkan berencana untuk kembali ke Pakistan guna menandatangani perjanjian penting ini. "Kita sangat dekat untuk membuat kesepakatan dengan Iran," ujar Trump kala itu. "Kita harus memastikan bahwa Iran tidak pernah mendapatkan senjata nuklir. Mereka sepenuhnya setuju dengan itu. Mereka telah menyetujui hampir semuanya, jadi mungkin jika mereka bisa duduk di meja perundingan, akan ada perbedaan." Ketika ditanya mengenai kemungkinan kehadirannya di Pakistan untuk penandatanganan, Trump menjawab, "Saya mungkin akan pergi, ya. Jika kesepakatan itu ditandatangani di Islamabad, saya mungkin akan pergi."
Namun, klaim Trump ini langsung dibantah keras oleh Kementerian Luar Negeri Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, dengan tegas menyatakan kepada televisi pemerintah Iran bahwa persediaan uranium yang diperkaya milik negaranya tidak akan dipindahkan "ke mana pun." "Pemindahan uranium Iran yang diperkaya ke AS tidak pernah dibahas dalam negosiasi," tegas Baqaei, seperti dilansir AFP pada Sabtu (18/4).
Sebelumnya, Trump sempat mengunggah di platform Truth Social miliknya pada Jumat (17/4) pagi waktu setempat: "AS akan mendapatkan semua ‘Debu’ Nuklir, yang dihasilkan oleh pesawat-pesawat pengebom B2 hebat kita," merujuk pada uranium yang diperkaya yang terkubur akibat serangan Amerika Serikat tahun lalu.
Baqaei menjelaskan bahwa pembicaraan terbaru justru berpusat pada penyelesaian konflik yang lebih luas, bukan pada penyerahan persediaan uranium Iran. "Negosiasi sebelumnya berfokus pada masalah nuklir, tetapi sekarang negosiasi berfokus pada mengakhiri perang, dan tentu saja cakupan topik yang dibahas menjadi lebih luas dan beragam," katanya. Ia menambahkan bahwa "rencana 10 poin untuk mencabut sanksi sangat penting bagi kami. Masalah kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan selama perang yang dipaksakan, sangat penting."
Baqaei juga mengkritik unggahan Trump di Truth Social yang menyatakan blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan Iran akan tetap berlaku hingga kesepakatan damai tercapai, meskipun Teheran telah mengumumkan Selat Hormuz dibuka kembali. "Pembukaan dan penutupan Selat Hormuz tidak terjadi di internet, itu ditentukan di lapangan, dan angkatan bersenjata kami tentu tahu bagaimana harus bertindak menanggapi tindakan apa pun dari pihak lain," tutur Baqaei. "Apa yang mereka sebut blokade laut pasti akan ditanggapi dengan respons yang tepat dari Iran. Blokade laut adalah pelanggaran gencatan senjata dan Iran pasti akan mengambil tindakan yang diperlukan," tegasnya.