Perintah tegas datang dari Kementerian Dalam Negeri Gaza yang dikuasai Hamas. Internationalmedia.co.id melaporkan, lembaga yang menyebut dirinya "Pengadilan Revolusioner" ini memberikan ultimatum kepada Yasser Abu Shabab, pemimpin klan Bedouin bersenjata di Jalur Gaza. Abu Shabab dituduh melakukan pengkhianatan dan diberi waktu 10 hari untuk menyerah dan menjalani proses hukum.
Pernyataan resmi dari Kementerian Dalam Negeri Gaza, yang dikutip dari Reuters dan Al Arabiya, menyebutkan bahwa Abu Shabab menolak mengakui otoritas Hamas dan menuding kelompok militan tersebut merugikan kepentingan Gaza. Pengadilan mendesak warga Palestina untuk melaporkan keberadaan Abu Shabab yang diyakini bersembunyi di wilayah Rafah, bagian selatan Jalur Gaza yang berbatasan dengan Israel.
Hamas menuduh Abu Shabab melakukan penjarahan terhadap bantuan PBB dan menerima dukungan dari Israel. Tuduhan ini dibantah oleh kelompok Abu Shabab yang menyatakan diri sebagai pasukan rakyat yang melindungi bantuan kemanusiaan. Mereka balik menuduh Hamas melakukan kekerasan dan membungkam perbedaan pendapat. Sementara itu, Israel sebelumnya menyatakan dukungan terhadap beberapa klan di Gaza yang menentang Hamas, namun tidak menyebut secara spesifik klan mana yang dimaksud.
Belum ada tanggapan resmi dari klan Bedouin terkait ultimatum tersebut. Sumber-sumber internal Hamas yang dihubungi internationalmedia.co.id bulan lalu menyebutkan bahwa Hamas telah mengerahkan pasukan elit untuk menangkap Abu Shabab. Situasi ini semakin memanas dan berpotensi menimbulkan konflik lebih lanjut di Jalur Gaza.