Internationalmedia.co.id – News – Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk "mengambil alih" Kuba. Pernyataan ini muncul di tengah kondisi Kuba yang sedang dilanda krisis listrik parah, memicu respons keras dan penolakan tegas dari pemerintah Havana.
Trump, dalam pernyataannya di Gedung Putih seperti dilansir AFP pada Selasa (17/3/2026), mengungkapkan bahwa ia telah lama mengikuti dinamika hubungan AS-Kuba. "Anda tahu, sepanjang hidup saya, saya telah mendengar tentang Amerika Serikat dan Kuba. Kapan Amerika Serikat akan melakukannya? Saya percaya saya akan… mendapatkan kehormatan untuk mengambil alih Kuba," ujarnya. Ia bahkan mengisyaratkan berbagai opsi, mulai dari "membebaskan" hingga "mengontrol" negara tersebut, sembari menyebut Kuba sebagai "negara yang sangat lemah saat ini."
Kondisi internal Kuba memang sedang genting. Pemadaman listrik total baru-baru ini melumpuhkan jaringan listrik nasional, sebagaimana diumumkan oleh Union Nacional Electrica de Cuba (UNE). Infrastruktur pembangkit listrik yang usang memperparah situasi, menyebabkan pemadaman yang bisa berlangsung belasan hingga puluhan jam setiap hari di berbagai wilayah.
Tekanan ekonomi terhadap Kuba semakin meningkat sejak Amerika Serikat menggulingkan sekutu utamanya, Nicolas Maduro dari Venezuela, awal Januari lalu. Langkah ini diikuti dengan blokade minyak de facto yang diterapkan pemerintahan Trump, menghentikan impor minyak ke pulau itu sejak 9 Januari. Akibatnya, sektor energi terpukul parah, dan maskapai penerbangan terpaksa mengurangi jadwal ke Kuba, memberikan pukulan telak bagi sektor pariwisata yang vital.
Dalam upaya meredakan tekanan ekonomi dan juga memenuhi sebagian tuntutan AS, seorang pejabat ekonomi senior Kuba pada hari Senin mengumumkan kebijakan baru. Pengungsi Kuba kini diizinkan untuk berinvestasi dan memiliki bisnis di negara tersebut. "Kuba terbuka untuk menjalin hubungan komersial yang lancar dengan perusahaan-perusahaan AS," serta "juga dengan warga Kuba yang tinggal di Amerika Serikat dan keturunan mereka," jelas Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Wakil Perdana Menteri, Oscar Perez-Oliva, kepada NBC News.
Namun, ancaman Trump untuk "mengambil alih" Kuba disambut dengan perlawanan sengit. Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel, melalui pernyataan di platform X, menegaskan, "Menghadapi skenario terburuk, Kuba memiliki satu jaminan: setiap agresor eksternal akan menghadapi perlawanan yang tak tergoyahkan."
Wakil Kepala Misi Kuba di Washington, Tanieris Dieguez, menambahkan bahwa kedua negara bertetangga ini memang memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Namun, ia menekankan bahwa tidak ada pihak yang boleh meminta negara lain untuk mengubah pemerintahannya. "Tidak ada yang berkaitan dengan sistem politik kita, tidak ada yang berkaitan dengan model politik kita—model konstitusional kita—yang menjadi bagian dari negosiasi, dan tidak akan pernah menjadi bagian dari itu," tegas Dieguez. Ia menegaskan bahwa satu-satunya permintaan Kuba dalam setiap dialog adalah penghormatan terhadap kedaulatan dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Laporan dari The New York Times, mengutip pejabat AS anonim, bahkan menyebutkan bahwa pemerintahan Trump telah menyerukan agar Diaz-Canel dipecat karena dianggap resisten terhadap perubahan.