Presiden Amerika Serikat Donald Trump melayangkan ultimatum keras kepada Iran, mendesak Teheran untuk menunjukkan keseriusan dalam proses negosiasi guna mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Peringatan ini muncul tak lama setelah Republik Islam tersebut secara terang-terangan menampik proposal perdamaian yang diajukan Washington.
Menurut laporan yang diterima Internationalmedia.co.id – News pada Kamis (26/3/2026), Trump menekankan pentingnya Iran segera duduk di meja perundingan "sebelum semuanya terlambat." Ultimatum Trump ini juga bertepatan dengan klaim Israel yang menyatakan telah melumpuhkan seorang komandan angkatan laut elit Garda Revolusi Iran. Tel Aviv menuduh komandan tersebut "bertanggung jawab langsung" atas eskalasi ketegangan di Selat Hormuz sejak pecahnya konflik.

Harapan untuk meredakan perseteruan antara AS-Israel dengan Iran melalui jalur diplomasi sempat menguat setelah Washington dikabarkan mengajukan rencana perdamaian komprehensif kepada Teheran. Namun, Iran dengan tegas membantah adanya pembicaraan langsung antara kedua belah pihak.
Meski demikian, Pakistan telah mengonfirmasi perannya sebagai fasilitator dalam pembicaraan tidak langsung, bertindak sebagai jembatan komunikasi antara AS dan Iran. Islamabad menyebutkan bahwa rencana Amerika yang terdiri dari 15 poin sedang "dikaji secara saksama" oleh Teheran.
Melalui unggahan di media sosialnya, Trump menegaskan, "Mereka sebaiknya segera serius, sebelum terlambat, karena begitu itu terjadi, TIDAK ADA JALAN KEMBALI, dan itu tidak akan menyenangkan!" Ia menambahkan bahwa kekuatan militer Iran telah lumpuh, tanpa peluang untuk bangkit kembali.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membantah adanya negosiasi langsung dengan pemerintahan Trump. Namun, ia mengakui bahwa pesan-pesan diplomatik sedang dipertukarkan melalui negara-negara sahabat dan netral. "Kami menginginkan akhir perang dengan syarat kami sendiri," tegas Araghchi dalam sebuah wawancara di televisi pemerintah.
Pakistan menjadi salah satu negara yang disebut-sebut sebagai perantara utama, mengingat hubungan historisnya yang kuat dengan Iran dan Amerika Serikat, serta jaringan kontak regionalnya yang luas. Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, menyatakan bahwa "negara-negara saudara" seperti Turki, Mesir, dan lainnya, juga turut mendukung proses mediasi ini. Sementara itu, Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) telah menyatakan keinginannya untuk terlibat dalam setiap pembicaraan damai yang berlangsung.

