Internationalmedia.co.id melaporkan, rencana Amerika Serikat untuk mengelola Jalur Gaza selama satu dekade memicu kemarahan Hamas. Seperti yang diberitakan sebelumnya oleh media internasional, Gedung Putih dikabarkan tengah mempertimbangkan rencana kontroversial tersebut. Dalam proposal setebal 38 halaman, AS berambisi mengubah Gaza menjadi destinasi wisata dan pusat teknologi canggih.
Namun, rencana tersebut juga mencakup relokasi penduduk Gaza, baik secara sukarela ke negara lain atau ke zona aman di dalam wilayah tersebut. Hal ini yang kemudian memicu reaksi keras dari Hamas. Bassem Naim, anggota biro politik Hamas, tegas menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut. "Gaza bukan untuk dijual! Gaza adalah bagian dari tanah air Palestina," tegasnya.
Pernyataan serupa disampaikan pejabat Hamas lainnya yang enggan disebutkan namanya. Ia menyebut rencana AS tersebut "tidak berarti dan tidak adil," seraya menambahkan bahwa Hamas sama sekali tidak dilibatkan dalam perencanaan ini. Gagasan ini, yang pertama kali dilontarkan Presiden Donald Trump pada Februari lalu, menimbulka kecaman luas dari dunia Arab dan warga Palestina. Mereka menganggap rencana ini sebagai upaya pengulangan "Nakba," tragedi pengusiran massal warga Palestina pada tahun 1948. Rencana menjadikan Gaza sebagai "Riviera Timur Tengah" ini dinilai sebagai penghinaan dan penolakan hak-hak dasar warga Palestina atas tanah air mereka.