Internationalmedia.co.id melaporkan, pernyataan mengejutkan datang dari Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Ia menegaskan Rusia tetap ngotot meminta pengakuan internasional atas wilayah Ukraina yang telah dicaplok dan diduduki pasukannya. Pernyataan ini disampaikan di tengah jalan buntu perundingan damai antara kedua negara.
Lavrov menyebut pengakuan atas aneksasi wilayah Ukraina sebagai syarat penting tercapainya perjanjian damai. Lima wilayah Ukraina, yakni Donetsk, Lugansk, Kherson, dan Zaporizhzhia, serta Semenanjung Crimea yang direbut pada 2014, menjadi rebutan. "Demi perdamaian abadi, realitas teritorial baru… harus diakui dan diresmikan sesuai dengan hukum internasional," tegas Lavrov.
Sikap Rusia ini langsung mendapat kecaman keras dari Ukraina. Menlu Ukraina, Andriy Sybiga, menyebut tuntutan Rusia sebagai "ultimatum lama" yang menunjukkan Moskow tak serius bernegosiasi. Ia bahkan mendesak dunia untuk menjatuhkan sanksi lebih berat kepada Rusia.
Sementara itu, Turki yang berperan sebagai mediator, mengungkapkan tawaran Putin untuk membekukan garis depan pertempuran di Kherson dan Zaporizhzhia dengan syarat Ukraina menyerahkan Donetsk sepenuhnya. Analisis dari Institut Studi Perang (ISW) menunjukkan Rusia menguasai hampir seluruh Lugansk dan sekitar 80% Donetsk, serta sebagian besar Kherson dan Zaporizhzhia. Namun, Ukraina masih mengendalikan ibu kota kedua wilayah terakhir tersebut. Perbedaan pandangan soal wilayah yang diduduki menjadi batu sandungan utama dalam upaya perdamaian. Ukraina menginginkan gencatan senjata terlebih dahulu, sementara Rusia menolaknya. Persoalan ini semakin memperumit jalan menuju perdamaian yang tampaknya masih jauh dari jangkauan.