Internationalmedia.co.id – News Bangkok – Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, telah mengguncang lanskap politik negaranya dengan mengumumkan pembubaran parlemen. Keputusan mengejutkan ini, yang diumumkan pada Jumat (12/12), diambil sebagai respons atas konflik dan ketidaksepahaman yang tak terpecahkan dengan kubu oposisi, khususnya Partai Rakyat. Anutin menegaskan bahwa langkah ini adalah upaya untuk "mengembalikan kekuasaan kepada rakyat."
Juru Bicara Pemerintah Thailand, Siripong Angkasakulkiat, menjelaskan kepada Internationalmedia.co.id bahwa kebuntuan politik telah mencapai titik didih. "Kami tidak dapat lagi melanjutkan proses legislatif di parlemen," kata Siripong, mengindikasikan bahwa dialog dan kompromi telah gagal.
Dekrit pembubaran parlemen telah disahkan oleh Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dan diumumkan secara resmi dalam Royal Gazette pada hari yang sama. Pengesahan ini secara konstitusional membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilihan umum dini, yang harus digelar dalam rentang waktu 45 hingga 60 hari ke depan.
Langkah ini semakin menyoroti ketidakstabilan politik yang melanda Thailand. Anutin sendiri merupakan Perdana Menteri ketiga yang menjabat sejak Agustus 2023, sebuah indikator jelas akan rapuhnya fondasi pemerintahan. Ia naik ke tampuk kekuasaan setelah partainya, Bhumjaithai, menarik diri dari koalisi sebelumnya dan mengamankan dukungan dari Partai Rakyat. Dukungan tersebut datang dengan serangkaian tuntutan, termasuk referendum untuk amandemen konstitusi.
Namun, perjanjian tersebut kini di ambang kehancuran. Pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, secara terbuka menyatakan bahwa Partai Bhumjaithai gagal mematuhi ketentuan kesepakatan, khususnya terkait janji amandemen konstitusi.
Situasi politik yang genting ini bertepatan dengan eskalasi konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Bentrokan sengit yang telah berlangsung selama empat hari terakhir telah menelan korban jiwa sedikitnya 20 orang dan melukai hampir 200 lainnya di kedua belah pihak. Meskipun demikian, PM Anutin meyakinkan publik bahwa pembubaran parlemen tidak akan mengganggu operasi militer Thailand di sepanjang perbatasan.
Awalnya, Anutin berencana untuk membubarkan parlemen pada akhir Januari tahun depan, dengan proyeksi pemilu pada Maret atau April. Namun, perselisihan yang memanas dengan Partai Rakyat memaksa percepatan jadwal tersebut.
Gejolak politik ini tentu saja berdampak negatif pada perekonomian Thailand, yang merupakan terbesar kedua di Asia Tenggara. Negara ini sedang bergulat dengan berbagai tantangan ekonomi, termasuk tarif perdagangan dari Amerika Serikat, tingkat utang rumah tangga yang tinggi, dan lemahnya daya beli konsumen. Ketidakpastian politik yang berkelanjutan dikhawatirkan akan memperparah kondisi tersebut.