Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, kini berada di tengah badai kontroversi. Ia dituding membagikan hadiah kepada anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, menyusul kemenangan telak mereka dalam pemilihan umum bulan ini. Tindakan ini sontak memicu pertanyaan dan tekanan publik, mengingat sejarah kelam skandal dana politik yang pernah mengguncang partai tersebut.
Menanggapi tudingan tersebut, Takaichi, melalui pernyataan di media sosial X pada Rabu (25/2/2026), menegaskan bahwa pemberian hadiah ini sama sekali tidak menggunakan uang pajak rakyat. Ia menjelaskan, lebih dari 300 anggota parlemen LDP diberi kesempatan untuk memilih item dari katalog hadiah sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan mereka dalam pemilu yang sangat sulit pada 8 Februari lalu.
Dalam keterangannya di hadapan parlemen Jepang, Takaichi merinci bahwa setiap hadiah, termasuk biaya pengiriman dan pajak, bernilai sekitar 30.000 Yen atau setara Rp 3,2 juta per orang. Seluruh biaya tersebut, lanjutnya, dibayarkan dari dana politik cabang LDP Nara yang ia pimpin. Ia berharap hadiah-hadiah ini "akan bermanfaat dalam pekerjaan mereka di masa depan sebagai legislator."
Pengungkapan ini secara tak terhindarkan membangkitkan memori kelam skandal dana gelap yang mengguncang LDP pada tahun 2023. Insiden tersebut telah menjatuhkan PM Fumio Kishida kala itu dan memicu kemarahan pemilih, yang berujung pada hilangnya dominasi koalisi penerusnya, Shigeru Ishiba, di kedua majelis parlemen tahun lalu. Pemimpin oposisi utama, Junya Ogawa dari Aliansi Reformasi Sentris, pada Selasa (24/4) menyuarakan kekhawatirannya, menyatakan bahwa kabar katalog hadiah ini "dapat dengan mudah membuat orang-orang berkata, ‘Perdana Menteri Takaichi, Anda juga?’" Ogawa menambahkan, "Ini adalah perkembangan terbaru di mana dia akan dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya."
Berdasarkan undang-undang pendanaan politik Jepang, individu dilarang memberikan donasi kepada kandidat jabatan publik. Namun, donasi diperbolehkan jika berasal dari partai politik, termasuk cabang lokal partai. Laporan dari Bunshun Online, versi daring tabloid mingguan Shukan Bunshun, menyebutkan bahwa katalog hadiah yang dimaksud berasal dari Kintetsu Department Store yang terkenal. Situs department store tersebut menawarkan berbagai pilihan katalog, di mana konsumen dapat membayar di muka sekitar 34.000 Yen untuk mengirimkan katalog kepada teman, yang kemudian dapat memilih barang-barang seperti sepeda, daging kepiting mewah, atau paket menginap di hotel bintang lima.
Insiden ini juga mengingatkan pada kasus mantan PM Ishiba yang menuai kritik pada Maret tahun lalu. Ia diduga memberikan sertifikat hadiah senilai 100.000 Yen (sekitar Rp 10,7 juta) — yang dibayar menggunakan uang pribadinya — kepada 15 anggota DPR periode pertama saat makan malam bersama. Kini, sorotan kembali tertuju pada PM Takaichi, menunggu bagaimana ia akan mengatasi badai politik yang tengah menerpanya.