Internationalmedia.co.id – News – Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, melayangkan instruksi tegas kepada seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk segera merealisasikan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang telah dialokasikan. Penekanan ini disampaikan agar program pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dapat tuntas sebelum Desember 2026, memastikan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Percepatan ini difokuskan pada program-program krusial yang menyentuh langsung keselamatan dan kebutuhan dasar warga. Ini mencakup normalisasi sungai di area rawan banjir, pemulihan pasokan listrik dan komunikasi, distribusi BBM dan gas, perbaikan akses jalan serta jembatan, hingga pembangunan hunian tetap bagi korban. "Bagi K/L yang anggarannya sudah turun, silakan segera dieksekusi dan diselesaikan sebelum Desember karena waktunya semakin pendek," tegas Tito dalam keterangan tertulis yang diterima internationalmedia.co.id pada Rabu (2/9/2026).
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Progres Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang berlangsung di Posko Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Berdasarkan data monitoring dan evaluasi Satgas PRR per 1 September 2026, tercatat 20 dari 30 kementerian dan lembaga telah berhasil memperoleh pagu ABT. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tito menekankan bahwa ketersediaan anggaran ini harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan.
Setiap K/L yang telah menerima dana diinstruksikan untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari administrasi, pengadaan, pelaksanaan fisik, hingga pembayaran, berjalan sesuai jadwal yang ketat. Tujuannya adalah untuk mendongkrak progres pemulihan secara signifikan dalam empat bulan terakhir tahun 2026.
Sementara itu, bagi K/L yang masih belum mendapatkan persetujuan ABT, Tito meminta penanggung jawab program bersama pejabat Posko Nasional Satgas PRR untuk segera berkoordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Koordinasi ini krusial untuk mengidentifikasi dan menuntaskan segala kekurangan dokumen atau hambatan administratif. "Bagi yang belum disetujui, PIC bersama pejabat dari Posko Satgas PRR datang dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Kuncinya di situ," ujar Tito, mengingatkan kembali, "Ingat, waktunya tinggal empat bulan lagi."
Selain percepatan anggaran, Tito juga mendesak seluruh K/L untuk kembali memetakan titik-titik terdampak yang mungkin belum tersentuh program pemulihan. Pemetaan ini harus dilakukan secara detail hingga tingkat lokasi terkecil agar tidak ada wilayah maupun kelompok masyarakat yang terlewat. "Cari mana listrik dan komunikasi yang terdampak bencana tetapi belum pulih. Kemudian BBM dan gas, akses jalan nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota, serta jembatan," jelasnya. Pembangunan hunian tetap juga menjadi perhatian utama yang sangat dinantikan masyarakat.
Normalisasi sungai yang berpotensi meluap kembali juga menjadi prioritas utama sebagai langkah antisipasi. Penanganan ini vital untuk melindungi permukiman, lahan produktif, dan infrastruktur masyarakat menjelang periode curah hujan tinggi. Terakhir, Tito turut mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat pemanfaatan seluruh sumber pendanaan yang tersedia, termasuk Transfer ke Daerah (TKD) tambahan, bantuan keuangan antardaerah, dan Dana Alokasi Umum (DAU). Penyelarasan anggaran antara pusat dan daerah diharapkan dapat memperluas jangkauan pemulihan sekaligus mencegah tumpang tindih penanganan di lapangan.