Internationalmedia.co.id melaporkan peristiwa pilu yang terjadi di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (Deplu AS). Lebih dari 1300 pegawai Deplu AS, terdiri dari 1107 pegawai negeri sipil dan 246 diplomat, dipecat secara massal. Suasana haru dan isak tangis menyelimuti kantor pusat Deplu di Washington D.C. saat para pegawai meninggalkan tempat kerja mereka, membawa kotak-kotak berisi barang pribadi. Beberapa terlihat tak kuasa menahan air mata.
Informasi pemecatan disampaikan melalui email, seperti yang diungkap oleh media The Washington Post. Keputusan ini merupakan perintah langsung dari Presiden AS, Donald Trump, yang sejak Januari lalu telah berupaya merampingkan struktur pemerintahan. Langkah ini diambil tiga hari setelah Mahkamah Agung AS mencabut blokir pengadilan rendah terhadap rencana Trump untuk melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap pegawai negeri.
Trump, yang telah menempatkan loyalisnya di berbagai posisi penting dan memecat banyak pegawai veteran, menjadikan pengurangan tenaga kerja federal sebagai prioritas utama. Melalui Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang sebelumnya dipimpin Elon Musk, pemangkasan drastis terhadap lapangan kerja dan pengeluaran terus dilakukan. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, beralasan bahwa Deplu terlalu rumit dan perlu dikurangi sekitar 15 persen.
Langkah kontroversial ini menuai kecaman keras dari Asosiasi Layanan Luar Negeri Amerika (AFSA), serikat pekerja yang mewakili pegawai Deplu. AFSA menyebut keputusan ini sebagai pukulan telak bagi kepentingan nasional AS, terutama di tengah situasi global yang bergejolak. Mereka menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan tersebut. Laporan resmi menyebutkan Departemen Luar Negeri AS mempekerjakan lebih dari 80.000 orang di seluruh dunia tahun lalu, dengan sekitar 17.700 di antaranya bertugas di dalam negeri. Peristiwa ini menjadi sorotan tajam atas kebijakan pemerintahan Trump dan dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan AS.