Washington DC – Biro Investigasi Federal (FBI) telah membuka penyelidikan terhadap Joseph Kent, mantan direktur Pusat Kontraterorisme Nasional (NCTC) Amerika Serikat, menyusul pengunduran dirinya yang kontroversial. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa Kent mundur sebagai bentuk protes terhadap perang yang sedang berlangsung di Iran, namun penyelidikan FBI diduga kuat berkaitan dengan kebocoran informasi rahasia negara.
Kent, yang berusia 45 tahun dan merupakan mantan anggota pasukan khusus, secara resmi mengundurkan diri pada Selasa (17/3) dengan mengirimkan surat kepada Presiden AS Donald Trump. Dalam suratnya, ia menyatakan tidak dapat "dengan hati nurani yang baik mendukung perang yang sedang berlangsung di Iran." Ia menegaskan, "Iran tidak menimbulkan ancaman langsung bagi negara kita, dan jelas bahwa kita memulai perang ini karena tekanan dari Israel dan lobi Amerika yang kuat."
Menariknya, penyelidikan FBI terhadap Kent telah berlangsung jauh sebelum pengunduran dirinya. Berbagai media AS, termasuk New York Times dan CBS, mengutip sumber anonim yang akrab dengan situasi tersebut, melaporkan bahwa investigasi ini sudah "berlangsung selama berbulan-bulan." FBI sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan komentar.
Sebelumnya, Kent adalah sekutu dekat Presiden Trump, yang menunjuknya untuk memimpin NCTC. Di sana, ia bekerja di bawah Tulsi Gabbard, bertanggung jawab menganalisis dan mengoordinasikan respons AS terhadap ancaman terorisme, serta menjabat sebagai penasihat utama kontra-terorisme bagi Presiden.
Menyikapi pengunduran diri ini, Presiden Trump pada Selasa (17/3) menuduh Kent "sangat lemah dalam hal keamanan" dan menyatakan bahwa "situasi yang baik bahwa dia keluar."
Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, dengan tegas menolak "klaim palsu" dalam surat pengunduran diri Kent. Ia menyebut anggapan bahwa keputusan untuk berperang dibuat "berdasarkan pengaruh orang lain" sebagai "menghina dan menggelikan." Leavitt menambahkan, "Seperti yang telah dinyatakan Presiden Trump dengan jelas dan eksplisit, ia memiliki bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa Iran akan menyerang Amerika Serikat terlebih dahulu."
Kasus ini menyoroti ketegangan internal di pemerintahan AS terkait kebijakan luar negeri, khususnya mengenai konflik di Timur Tengah, dan memunculkan pertanyaan serius tentang keamanan informasi negara.