Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa kekayaan alam dan potensi besar yang dimiliki Papua akan sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Penegasan ini disampaikan sebagai komitmen pemerintah dalam memperkuat pengelolaan lingkungan hidup, sektor pangan, hingga peningkatan kesejahteraan nelayan di Bumi Cenderawasih.
Menurut Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, arah pembangunan di Papua harus diselaraskan secara cermat dengan kebutuhan riil masyarakat dan karakteristik unik setiap daerah. Ia menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari seberapa besar potensi alam dapat dieksploitasi, melainkan sejauh mana dampak positifnya benar-benar dirasakan langsung oleh warga Papua. "Papua memiliki kekayaan alam dan potensi yang luar biasa. Namun, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa besar potensi itu dapat kita kelola. Ukuran akhirnya adalah seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Papua," jelasnya, seperti dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis (3/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas saat meresmikan PAPEDA Summit 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Acara yang mengusung tema "Papua Aksi untuk Pembangunan, Ekonomi, dan Alam Berkelanjutan" ini menjadi forum penting untuk membahas strategi pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.
Sektor pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam agenda pembangunan Papua. Zulhas secara tegas menyatakan bahwa masyarakat Papua harus dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau, tanpa terbebani oleh biaya tinggi yang kerap muncul akibat tantangan konektivitas dan distribusi yang kompleks. "Tugas kita mengawal pangan. Jangan sampai masyarakat Papua harus membayar pangan lebih mahal. Untuk tujuan itulah Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Papua Selatan dikembangkan melibatkan masyarakat lokal, dengan menjaga kawasan hutan dan kawasan masyarakat adat. Harapan kita, ke depan kebutuhan pangan masyarakat Papua semakin banyak diproduksi dan dipenuhi dari Papua sendiri," urainya.
Selain pangan, pemerintah juga menaruh perhatian serius terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan yang dinilai masih sangat membutuhkan dukungan. "Nelayan kita paling tertinggal, nilai tukarnya hanya 103, termasuk dalam desil 1 hingga 2. Artinya, jika tidak diberi bantuan sosial, mereka tidak bisa makan. Maka kita bangun Koperasi Nelayan Merah Putih, salah satunya di Biak. Dengan ekosistem yang mendukung, diharapkan nilai tukar nelayan akan naik menjadi 120 tahun depan, 2027," tambahnya, memberikan gambaran konkret tentang upaya yang dilakukan.
Sebagai Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Zulhas juga mengungkapkan bahwa sejumlah pembenahan sedang dilakukan agar dana sebesar Rp22 triliun yang dikelola BPDLH dapat segera disalurkan secara efektif. "Tidak boleh dana tersendat karena aturan sehingga ujung-ujungnya rapat-rapat yang tidak perlu. Dana lingkungan hidup harus segera dapat dimanfaatkan untuk merawat lingkungan hidup dan merawat masyarakat di sekitar kawasan, termasuk wilayah Papua," tegasnya, menyoroti pentingnya efisiensi dalam penyaluran dana.
Zulhas menuturkan bahwa percepatan pembangunan Papua juga menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah, termasuk pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP), yang diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata.
Ia menegaskan, pada akhirnya, pembangunan Papua harus memastikan bahwa masyarakat lokal menjadi pihak yang paling merasakan manfaat langsung dari kekayaan alam dan berbagai potensi yang dimiliki wilayah tersebut.
Pembangunan Papua, menurut Zulhas, membutuhkan komunikasi dan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, mitra pembangunan, serta seluruh pemangku kepentingan. "Saya bersedia berdialog, berkomunikasi, dan memfasilitasi. Kita ingin Papua maju dan Papua penuh damai. PAPEDA Summit harus menjadi ruang untuk kita bicara bersama tentang apa yang benar-benar dibutuhkan Papua dan apa yang dapat dilakukan pemerintah pusat untuk mempercepatnya," pungkasnya, menekankan pentingnya sinergi.
Forum penting ini turut dihadiri oleh Gubernur Papua Barat Daya serta 56 mitra pembangunan dan lembaga donor, menunjukkan dukungan luas terhadap upaya percepatan pembangunan di Papua.