Internationalmedia.co.id – News – Suara lantang mengenai arah Otonomi Khusus (Otsus) Papua kembali menggema dari Kompleks Parlemen Senayan. Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, secara tegas menyatakan bahwa keberhasilan program strategis ini tidak semata-mata diukur dari gelontoran dana, melainkan dari seberapa besar manfaat konkret yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat Papua. Pernyataan ini disampaikan Yorrys menanggapi pidato pengantar Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang berlangsung baru-baru ini.
Menurut Yorrys, "Saya sependapat bahwa Otsus Papua harus kita kawal bersama. Ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa besar anggaran yang diberikan, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, serta perlindungan terhadap masyarakat adat," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima internationalmedia.co.id.
Ia tak lupa menegaskan bahwa masyarakat adat Papua harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek. Setiap kebijakan dan program yang dirancang untuk Papua, lanjutnya, wajib hukumnya memperhatikan karakteristik, identitas, sejarah, serta hak-hak fundamental masyarakat setempat. "Pembangunan tidak boleh menghilangkan identitas masyarakat Papua. Masyarakat adat harus dilibatkan dan menjadi bagian utama dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya," tegas Yorrys.
Lebih lanjut, Yorrys mendorong agar pengelolaan dana Otsus dilakukan secara tepat sasaran dan transparan. Tujuannya jelas, agar setiap rupiah anggaran benar-benar diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan sumber daya manusia yang unggul, dan peningkatan kesejahteraan yang merata. Ia juga menekankan bahwa pembangunan di Papua harus berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan keamanan dan kemanusiaan. Proyek-proyek strategis nasional sekalipun, menurutnya, harus didekati dengan arif, dialogis, dan melibatkan masyarakat setempat demi menghindari potensi ketidakadilan.
"Papua tidak bisa hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi. Ada persoalan keamanan, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan pelayanan dasar yang harus ditangani secara bersamaan. Kita ingin pembangunan menjadi jalan keluar, bukan menambah persoalan baru," paparnya.
Dalam pandangannya, DPD RI memiliki posisi yang sangat strategis untuk memastikan suara dan aspirasi masyarakat Papua terakomodasi dalam kebijakan nasional. Aspirasi daerah, kata Yorrys, harus dikonsolidasikan dan ditindaklanjuti melalui kerja kelembagaan, termasuk melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Papua. "Pansus Papua harus menjadi ruang untuk mendengar langsung masyarakat, melihat persoalan di lapangan, dan menghasilkan rekomendasi yang konkret. Kita tidak boleh hanya mengidentifikasi masalah, tetapi harus mencari jalan keluarnya," ujarnya.
Yorrys menegaskan bahwa pesan yang disampaikan Ketua DPD RI dalam Sidang Bersama harus diterjemahkan menjadi komitmen kolektif untuk memperkuat Otsus sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua. "Jangan sampai Otsus hanya kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam manfaat yang dirasakan rakyat. Keadilan untuk Papua adalah bagian integral dari keadilan Indonesia. Kita ingin membangun Papua bersama masyarakat Papua, untuk kesejahteraan masyarakat Papua, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkasnya, menutup pernyataannya dengan penekanan kuat.