Internationalmedia.co.id melaporkan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berhasil lolos dari upaya penggulingan. Rancangan Undang-Undang (RUU) pembubaran parlemen yang diajukan oposisi untuk memaksakan pemilihan umum dini, telah ditolak dalam voting di Knesset (parlemen Israel).
Dari 120 anggota parlemen, hanya 53 yang mendukung RUU tersebut, sementara 61 suara menolaknya. Kegagalan ini membuat Netanyahu, untuk sementara, aman dari ancaman kehilangan jabatannya. Upaya oposisi yang mayoritas berasal dari kalangan sentris dan sayap kiri, ini diharapkan bisa memanfaatkan ketidakpuasan partai-partai ultra-Ortodoks—yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah—terhadap Netanyahu terkait isu wajib militer bagi pemuda Yahudi yang belajar di seminari agama.
Awalnya, partai-partai ultra-Ortodoks ini mengancam akan mendukung RUU tersebut. Namun, laporan media lokal menyebutkan mereka akhirnya berubah haluan dan memilih untuk tidak mendukung pembubaran pemerintah. Hal ini menjadi pukulan telak bagi oposisi yang sebelumnya optimis bisa menggulingkan Netanyahu.
Para pemimpin oposisi sebelumnya menyatakan keputusan membawa RUU ini ke Knesset diambil secara bulat dan mengikat semua fraksi. Mereka bahkan sempat menyatakan akan membekukan pembahasan legislasi lain untuk fokus pada upaya penggulingan pemerintah. Namun, strategi ini terbukti gagal.
Kini, oposisi harus menunggu enam bulan untuk kembali mengajukan RUU serupa. Koalisi Netanyahu, yang dibentuk pada Desember 2022, merupakan salah satu koalisi paling kanan dalam sejarah Israel dan mencakup dua partai ultra-Ortodoks, Shas dan United Torah Judaism. Perdebatan mengenai wajib militer bagi pemuda ultra-Ortodoks telah menjadi isu sensitif yang mengancam stabilitas koalisi. Netanyahu berada di antara dua tekanan: tekanan dari kalangan sekuler yang menuntut wajib militer yang lebih adil, dan tekanan dari partai-partai ultra-Ortodoks yang menginginkan pengecualian tetap dipertahankan.