Internationalmedia.co.id – News – Myanmar kembali menyelenggarakan pemilihan umum pada Minggu (28/12/2025), sebuah momen krusial yang menandai pemilu pertama setelah lima tahun dilanda perang saudara dan pemerintahan militer. Kepala Junta Myanmar, Min Aung Hlaing, secara langsung menyampaikan seruan kepada warga negaranya untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi ini.
Saat memberikan suaranya di ibu kota Naypyidaw, Jenderal Senior berusia 69 tahun itu menegaskan pentingnya partisipasi pemilih. "Rakyat harus memilih," ujarnya kepada para jurnalis yang hadir. Ia menambahkan, "Jika mereka tidak memilih, saya harus mengatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami apa itu demokrasi sebenarnya." Pernyataan ini muncul di tengah spekulasi bahwa Min Aung Hlaing berpotensi beralih menjadi presiden atau tetap menjadi kekuatan di balik takhta sipil, yang keduanya akan memperpanjang dominasi militer. Namun, ia menolak berkomentar mengenai ambisi politiknya, menggambarkan dirinya hanya sebagai "pelayan publik dan kepala militer," bukan pemimpin partai politik.
Min Aung Hlaing, yang berpangkat Jenderal Senior, tercatat sebagai pemilih pertama di tempat pemungutan suara Zeyathiri, yang berlokasi di kompleks resminya. Sejumlah jenderal, perwira, dan pejabat pemerintah turut hadir, sebagian besar mengenakan pakaian sipil, sementara istri mereka tampil dengan busana formal. Dalam pemilu ini, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang pro-militer secara luas diprediksi akan menjadi kekuatan parlemen terbesar. Sementara itu, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, yang sebelumnya memenangkan pemilu 2020 namun kini dibubarkan dan pemimpinnya dipenjara, tidak dapat berpartisipasi.
Di sisi lain, pengawas hak asasi manusia terus menuduh militer Junta menindas pihak-pihak yang berbeda pendapat dan melancarkan perang terhadap pemberontak tanpa mempedulikan korban sipil. Min Aung Hlaing sendiri mengulang tuduhan lama bahwa kemenangan Aung San Suu Kyi pada pemilu 2020 disebabkan oleh kecurangan pemilu yang meluas, klaim yang telah dibantah oleh pengawas internasional. "Itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan," katanya, seraya menambahkan, "Itulah mengapa kita semua sampai di sini. Saya ingin kalian semua menunggu dan melihat hari ini." Ia bersikeras bahwa pemilu kali ini "bebas dan adil," dan masyarakat "dapat memilih siapa pun yang mereka sukai."
Menanggapi dimulainya pemilu ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Myanmar menekankan pentingnya sebuah proses yang "bebas, adil, inklusif, dan kredibel" yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. PBB menegaskan solidaritasnya dengan rakyat Myanmar dan aspirasi demokrasi mereka, menyoroti kebutuhan akan masa depan yang ditentukan oleh suara rakyat.