Internationalmedia.co.id – News – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk bergerak sigap dan cepat dalam menanggulangi dampak gempa bumi yang baru saja melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Tito menyatakan bahwa prioritas utama penanganan pascagempa adalah penyelamatan korban serta pemulihan menyeluruh berbagai layanan dasar bagi masyarakat.
Cakupan layanan esensial ini meliputi pasokan listrik, jaringan telekomunikasi, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), distribusi logistik, hingga penanganan medis bagi warga yang terluka dan proses evakuasi korban meninggal dunia. "Bantuan darurat seperti tenda pengungsian, makanan siap saji, dan kebutuhan logistik lainnya juga menjadi fokus utama untuk disalurkan kepada warga terdampak, termasuk mereka yang masih dalam perawatan medis," jelas Tito dalam keterangan pers yang diterima internationalmedia.co.id pada Minggu (16/8).
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Wilayah NTT yang digelar secara hybrid dari Ruang Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Manggarai Barat pada Minggu (16/8). Mendagri secara khusus mengapresiasi gerak cepat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan para operator telekomunikasi dalam memulihkan jaringan. Menurutnya, ketersediaan listrik dan komunikasi adalah tulang punggung vital untuk mendukung mobilitas tim penanganan bencana dan kelancaran koordinasi di lapangan.
Tak hanya itu, Tito juga menyoroti urgensi percepatan pembukaan akses jalan yang terputus. Hal ini krusial agar mobilitas masyarakat kembali normal dan alat berat untuk penanganan bencana dapat segera menjangkau lokasi-lokasi terdampak. Ia juga menginstruksikan pemerintah daerah (pemda) untuk memberikan perhatian penuh kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan.
Mendagri menekankan pentingnya pendataan komprehensif oleh pemda setempat terkait kerusakan rumah warga, baik kategori ringan, sedang, maupun berat. Data akurat ini akan menjadi pijakan utama bagi pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan, termasuk dukungan bagi warga yang masih berada di pengungsian. Selain itu, pendataan kerusakan fasilitas publik dan kantor pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa, juga menjadi prioritas. Tujuannya adalah memastikan perbaikan dapat dilakukan segera sehingga roda pelayanan publik tidak terhenti.
Sebagai langkah strategis, Tito mengusulkan pembentukan dua posko penanganan bencana. "Satu di Labuan Bajo untuk wilayah Flores bagian barat," jelasnya. Sementara posko kedua diusulkan berpusat di Ende, mengingat ketersediaan fasilitas bandara yang memadai untuk mobilisasi bantuan dan personel.
Mendagri juga menyoroti kondisi fiskal daerah-daerah terdampak. Ia memastikan pemerintah pusat akan mengulurkan tangan bagi wilayah dengan kemampuan fiskal terbatas atau tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah, agar alokasi dana penanganan bencana dapat segera dioptimalkan.
Koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) ditegaskan perlu diperkuat. Hal ini krusial agar penanganan bencana dapat berjalan cepat dan terstruktur, sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana, mulai dari masa tanggap darurat, transisi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. "Kami sarankan untuk betul-betul memetakan permasalahan yang ada dan segera bergerak sesuai kewenangan masing-masing," tegasnya. "Baik itu terkait pasokan energi dari Pertamina, pemulihan listrik, perbaikan infrastruktur jalan, maupun layanan kesehatan," tambahnya.
Rapat koordinasi penting ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta sejumlah pejabat tinggi terkait lainnya.