Jakarta – Pembicaraan krusial mengenai masa depan Jalur Gaza telah dimulai, namun kelompok Hamas menegaskan bahwa setiap diskusi harus diawali dengan penghentian total "agresi" Israel. Pernyataan ini muncul setelah Board of Peace, sebuah dewan yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mengadakan pertemuan perdananya. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa Indonesia turut mengambil peran signifikan dalam upaya stabilisasi ini. Situasi ini mencuat pada Jumat (20/2/2026), saat dinamika politik regional dan internasional memanas.
Dalam sebuah pernyataan yang dilansir kantor berita AFP, Hamas menekankan bahwa "setiap proses politik atau setiap pengaturan yang dibahas mengenai Jalur Gaza dan masa depan rakyat Palestina kami, harus dimulai dengan penghentian total agresi, pencabutan blokade, dan jaminan hak-hak nasional sah rakyat kami, yang pertama dan terpenting adalah hak mereka atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri."
Dewan Perdamaian tersebut menggelar sesi perdananya di Washington pada Kamis (19/2) waktu setempat. Fokus utama pertemuan adalah menggalang dukungan finansial dan personel dari berbagai negara untuk memulai rekonstruksi Gaza yang luluh lantak akibat konflik berkepanjangan.
Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu bersikeras bahwa rekonstruksi Gaza tidak akan dimulai sebelum Hamas melucuti senjatanya. "Kami sepakat dengan sekutu kami, AS, bahwa tidak akan ada rekonstruksi Gaza sebelum demiliterisasi Gaza," tegasnya. Meskipun tidak hadir langsung di Washington, Netanyahu diwakili oleh Menteri Luar Negeri Gideon Saar.
Presiden Trump mengumumkan bahwa beberapa negara, sebagian besar dari kawasan Teluk, telah menjanjikan dana lebih dari tujuh miliar dolar AS untuk upaya pembangunan kembali wilayah Palestina tersebut.
Di tengah kompleksitas ini, Indonesia muncul sebagai pemain kunci. Negara kepulauan ini tidak hanya akan mengirimkan pasukan ke Gaza, tetapi juga mengambil peran penting sebagai wakil komandan dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang baru dibentuk.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengerahkan hingga 1.000 prajurit ke Gaza pada April. Jumlah ini bahkan berpotensi meningkat drastis hingga 8.000 personel pada akhir Juni tahun ini. Jika terealisasi, kontribusi ini akan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah misi penjaga perdamaian global. Namun, penempatan pasukan masih menunggu persetujuan akhir dari Presiden Prabowo.
Selain Indonesia, Trump juga menyebutkan negara-negara lain yang telah berkomitmen untuk menyediakan pasukan, termasuk Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania.