Internationalmedia.co.id melaporkan, mantan Presiden Bolivia, Evo Morales, kini tengah menjadi sorotan setelah Jaksa Agung Roger Mariaca memulai penyelidikan kasus terorisme terhadapnya. Tuduhan ini muncul menyusul aksi blokade jalan yang dilakukan para pendukung Morales, yang mengakibatkan terganggunya pasokan makanan dan bahan bakar ke La Paz selama beberapa hari. Aksi ini terjadi setelah Morales dilarang mengikuti pemilihan umum mendatang.
Penyelidikan ini didasarkan pada laporan pemerintah Bolivia yang menuduh Morales memerintahkan para pendukungnya untuk melakukan pemblokiran jalan tersebut. Aksi ini mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan, diperkirakan mencapai US$150 juta per hari, dan menyebabkan puluhan polisi terluka dalam bentrokan dengan para pengunjuk rasa. Bukti yang digunakan dalam penyelidikan ini termasuk rekaman audio yang diduga berisi instruksi Morales kepada pendukungnya. Pihak Morales sendiri membantah tuduhan tersebut, dengan mengklaim rekaman audio tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI).
Morales, yang pernah menjadi salah satu pemimpin terlama di Amerika Latin, lengser dari jabatannya pada tahun 2019 setelah upaya perpanjangan masa jabatannya menuai kontroversi. Larangan konstitusional terkait batasan masa jabatan presiden, yang sebelumnya berhasil ia hindari, telah ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi. Upaya Morales untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 17 Agustus mendatang pun ditolak oleh pejabat pemilu.
Jika terbukti bersalah atas tuduhan terorisme, Morales terancam hukuman penjara 15 hingga 20 tahun. Kasus ini tentu akan menjadi sorotan dunia internasional dan menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi politik dan hukumnya di Bolivia.