Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, kembali menduduki jabatan puncak sebagai Presiden Komisi Urusan Negara (SAC) setelah terpilih kembali oleh badan legislatif negara tersebut, Majelis Rakyat Tertinggi (SPA). Pemilihan yang berlangsung pada 22 Maret 2026 ini, menurut laporan Internationalmedia.co.id – News, mengukuhkan posisinya dengan dukungan suara yang nyaris sempurna.
Kantor berita pemerintah Korut, KCNA, mengumumkan pengangkatan kembali Kim sebagai kepala badan pembuat kebijakan dan pemerintahan tertinggi. Meskipun demikian, para pengamat internasional dan kritikus berpendapat bahwa proses pemilihan di Korea Utara pada dasarnya telah diatur sebelumnya, berfungsi sebagai formalitas untuk memberikan legitimasi demokratis pada kepemimpinan yang sudah mapan.
Laporan KCNA secara spesifik menyatakan, "Majelis Rakyat Tertinggi DPRK memilih kembali Kamerad Kim Jong Un sebagai Presiden Urusan Negara Republik Demokratik Rakyat Korea pada Sidang Pertama, kegiatan urusan negara pertama dari masa jabatan ke-15, pada tanggal 22 Maret." Keputusan ini, lanjut laporan tersebut, merefleksikan "kehendak dan keinginan bulat seluruh rakyat Korea" untuk pemimpin mereka.
Kim Jong Un merupakan penguasa generasi ketiga dari negara bersenjata nuklir yang didirikan oleh kakeknya, Kim Il Sung, pada tahun 1948. Ia telah memegang kendali penuh atas negara itu sejak wafatnya sang ayah, Kim Jong Il, pada tahun 2011. Lee Ho-ryung dari Institut Analisis Pertahanan Korea menegaskan bahwa pemilihan semacam ini adalah "acara yang sangat terencana dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya." Ia menambahkan, "Sepanjang pemerintahan generasi ketiga, Korea Utara telah menggelar acara-acara seperti ini untuk menunjukkan suatu prosedur dalam upaya mencapai legitimasi politik, tetapi tidak ada yang berpikir akan ada hasil yang berbeda dari itu."
Foto-foto yang dirilis oleh KCNA menampilkan Kim Jong Un mengenakan setelan jas formal ala Barat, duduk di posisi sentral di panggung, diapit oleh para pejabat tinggi, dengan latar belakang dua patung raksasa ayahnya, Kim Jong Il, dan kakeknya. Sebelum acara tersebut, 687 deputi telah terpilih ke Majelis Rakyat Tertinggi. Warga Korea Utara yang berusia di atas 17 tahun diberikan opsi untuk menyetujui atau menolak satu-satunya kandidat yang diajukan oleh partai yang berkuasa.
Angka-angka menunjukkan dukungan luar biasa bagi para anggota parlemen baru, dengan 99,93% suara mendukung dan hanya 0,07% menentang, seperti yang dilaporkan KCNA sebelumnya. Tingkat partisipasi pemilih juga mencapai angka fantastis 99,99%. Aula sidang Pyongyang digambarkan "dipenuhi dengan kesadaran politik yang luar biasa dan antusiasme revolusioner" oleh para anggota yang baru terpilih.
Para analis mengindikasikan bahwa sidang parlemen kali ini juga berpotensi membahas amandemen konstitusi. Salah satu kemungkinan adalah pengkodifikasian resmi hubungan antar-Korea sebagai hubungan antara "dua negara yang bermusuhan." Hong Min, seorang analis senior di Institut Unifikasi Nasional Korea, menjelaskan kepada AFP bahwa bahasa yang digunakan Kim untuk menggambarkan sikapnya terhadap Korea Selatan dalam pidatonya di parlemen akan menjadi "indikator" kunci rencana antar-Korea-nya.
"Sejauh mana istilah-istilah seperti ‘unifikasi nasional’ atau ‘persatuan Korea’ dihilangkan dan digantikan oleh ungkapan-ungkapan agresif termasuk ‘kontrol teritorial’ dapat berfungsi sebagai indikator kerangka ideologisnya," ujar Hong Min. Poin krusial lainnya, tambahnya, terletak pada seberapa jauh Kim akan "menguraikan isu-isu teritorial, perairan teritorial, dan wilayah udara" dalam berurusan dengan Seoul. Pertemuan ini sendiri menyusul pertemuan lima tahunan partai yang berkuasa bulan lalu.