Internationalmedia.co.id – News – Myanmar baru saja menyelesaikan putaran pertama pemilu yang diselenggarakan militer, lima tahun setelah negara itu terjerumus dalam perang saudara. Namun, sebuah fenomena mencolok terlihat: absennya partisipasi signifikan dari kalangan anak muda. Sebaliknya, bilik suara didominasi oleh para pemilih lanjut usia, memunculkan pertanyaan besar mengenai legitimasi dan representasi suara rakyat di tengah konflik berkepanjangan.
Laporan dari AFP, Minggu (28/12/2025), menyoroti bahwa banyak warga, terutama pria usia wajib militer hingga 35 tahun, telah meninggalkan Myanmar sejak kudeta militer lima tahun lalu. Mereka mencari kehidupan yang lebih baik di luar ekonomi yang lesu atau menghindari wajib militer. Bagi mereka yang tetap tinggal, antusiasme untuk berpartisipasi dalam pemilu ini disebut sangat rendah. Aktivis hak asasi manusia internasional bahkan melabeli pemilu ini sebagai "palsu".
Seorang pemuda berusia 20-an dari Mandalay, yang enggan disebutkan namanya demi keamanan, mengungkapkan pandangannya kepada AFP. "Sebagian besar orang yang datang untuk memilih adalah orang tua," katanya. "Saya rasa tidak ada yang ingin terlibat dalam kekacauan ini. Orang-orang mungkin tidak percaya pada keadilan pemilu ini."
Pengamatan di sebuah tempat pemungutan suara dekat Pagoda Sule di Yangon memperkuat tren ini. Pemilih yang terlihat didominasi oleh warga lanjut usia, ibu-ibu dengan anak, dan ibu rumah tangga. Seorang pejabat pemilu setempat melaporkan bahwa dari sekitar 1.400 pemilih terdaftar, kurang dari 500 orang telah memberikan suara kurang dari dua jam sebelum TPS ditutup. Angka ini sangat kontras dengan tingkat partisipasi 70 persen pada pemilu 2020.
Di sisi lain, ada pandangan yang berbeda. Sein Yee, seorang pensiunan guru pedesaan berusia 74 tahun, menganggap memberikan suara adalah kewajiban warga negara. "Ini adalah kesempatan bagi semua warga negara untuk mencapai perdamaian di negara ini," ujarnya.
Namun, kritik tajam datang dari Kyaw Min Thein, 35 tahun, di negara bagian Rakhine. Ia menilai pemilu ini "tidak adil dan bertentangan dengan keinginan rakyat." Menurutnya, tidak akan ada perubahan signifikan. "Saya pikir ini adalah kesempatan bagi mereka untuk mengganti seragam tentara mereka dengan seragam sipil dan mempertahankan kekuasaan mereka," tambahnya. Myanmar sendiri terjerumus dalam perang saudara sejak kudeta 2021 dan memberlakukan wajib militer dua tahun lalu untuk memperkuat pasukannya.
Pemungutan suara putaran pertama yang dijalankan junta Myanmar kini telah resmi ditutup. Penutupan ini mengakhiri fase pembukaan pemungutan suara selama sebulan, dengan laporan jurnalis AFP dari Yangon yang mengumumkan panggilan terakhir kepada pemilih melalui pengeras suara sebelum TPS ditutup pukul 16.00 waktu setempat.