Pengakuan negara Palestina oleh Kanada di sidang umum PBB September mendatang mengejutkan banyak pihak. Internationalmedia.co.id melaporkan, Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, mengumumkan rencana dramatis ini pada Rabu (30/7) waktu setempat, sebuah langkah yang langsung menuai kecaman dari Israel. Carney berdalih, langkah ini penting untuk menjaga harapan solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina, sebuah tujuan lama Kanada yang menurutnya semakin memudar.
"Kanada bermaksud mengakui Negara Palestina pada Sidang Umum PBB ke-80 bulan September 2025," tegas Carney, seperti dikutip dari kantor berita AFP, Kamis (31/7/2025). Keputusan ini menempatkan Kanada sebagai negara ketiga, menyusul Prancis dan Inggris, yang berencana mengakui negara Palestina pada bulan yang sama.
Carney menjelaskan, niat ini didasari komitmen Otoritas Palestina terhadap reformasi, merujuk pada pemerintahan Mahmud Abbas yang mengelola beberapa wilayah Tepi Barat. Ia juga menekankan janji Abbas untuk mengadakan pemilihan umum pada 2026 tanpa campur tangan Hamas, serta mendemiliterisasi negara Palestina. Dengan demikian, Kanada mengikuti jejak Prancis, yang melalui Presiden Emmanuel Macron menyatakan akan secara resmi mengakui negara Palestina di PBB.
Sementara itu, rencana Inggris sedikit berbeda. Perdana Menteri Keir Starmer menyatakan Inggris akan mengakui negara Palestina pada September, namun dengan syarat Israel mengambil langkah substantif, termasuk gencatan senjata di Gaza dan komitmen pada perdamaian jangka panjang yang menghidupkan kembali prospek solusi dua negara. Syarat ini mencakup izin bagi PBB untuk kembali menyalurkan bantuan dan jaminan tidak akan ada aneksasi di Tepi Barat. Langkah Kanada dan Inggris ini menimbulkan pertanyaan besar tentang dinamika politik internasional dan masa depan konflik Israel-Palestina.