Internationalmedia.co.id – Gerakan Hamas kini tengah serius mempelajari proposal yang diajukan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait penyelesaian konflik di Gaza. Proposal yang terdiri dari 20 poin ini menawarkan harapan baru bagi terciptanya perdamaian di wilayah tersebut.
Menurut sumber dari Palestina yang dikutip AFP pada Rabu (1/10/2025), Hamas telah memulai serangkaian konsultasi intensif dengan para pemimpin politik dan militer mereka, baik yang berada di dalam maupun di luar Palestina. Kompleksitas proposal ini diperkirakan akan membutuhkan waktu beberapa hari untuk dibahas secara mendalam.
Pemerintah Qatar menyatakan bahwa Hamas telah berjanji untuk mempelajari proposal tersebut dengan seksama. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, mengungkapkan optimisme bahwa rencana ini merupakan rencana komprehensif.
Proposal Trump ini diketahui memberikan ultimatum kepada Hamas untuk segera memberikan jawaban dalam waktu tiga hingga empat hari. Rencana tersebut mencakup gencatan senjata, pembebasan sandera dalam waktu 72 jam, pelucutan senjata Hamas, dan penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, diikuti oleh pembentukan otoritas transisi pasca-perang yang dipimpin oleh Trump.
Negara-negara besar, termasuk negara-negara Arab dan Muslim, menyambut baik proposal ini. Kesepakatan tersebut menuntut pelucutan senjata total Hamas dan pengeluaran mereka dari peran pemerintahan di masa depan, namun memberikan amnesti bagi mereka yang bersedia hidup berdampingan secara damai.
Proposal tersebut juga mencantumkan penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, setelah hampir dua tahun perang sejak 7 Oktober 2023.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa militer Israel akan tetap berada di sebagian besar Gaza dan menolak pembentukan negara Palestina selama perundingan di Washington.
Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mengecam rencana tersebut sebagai "kegagalan diplomatik yang besar".