Situasi politik di Nikaragua memanas menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Internationalmedia.co.id – News melaporkan setidaknya 60 warga Nikaragua telah ditahan oleh pihak berwenang karena diduga merayakan atau menyatakan dukungan terhadap penangkapan sekutu setia Presiden Daniel Ortega tersebut. Penangkapan ini terjadi setelah Maduro dilaporkan ditangkap oleh personel militer AS di Caracas pekan lalu dan dibawa ke New York untuk menghadapi tuduhan terkait narkoba dan senjata.
Sejak insiden penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, gelombang penangkapan sewenang-wenang telah melanda Nikaragua. Kelompok hak asasi manusia Blue and White Monitoring, yang fokus mendokumentasikan pelanggaran HAM di negara tersebut, mencatat "setidaknya 60 penangkapan sewenang-wenang" atas tuduhan dukungan terhadap operasi AS tersebut. Data yang dirilis kelompok ini melalui platform X menunjukkan bahwa 49 orang masih dalam penahanan tanpa kejelasan status hukum mereka. Sementara itu, sembilan orang telah dibebaskan dan tiga lainnya menjalani penahanan sementara.
Blue and White Monitoring mengecam keras gelombang represi baru ini. Mereka menyatakan bahwa penangkapan dilakukan tanpa surat perintah pengadilan dan semata-mata didasarkan pada ekspresi opini publik. Hal ini mencakup komentar di media sosial, perayaan pribadi, hingga keengganan untuk mengulang propaganda resmi pemerintah.
Informasi ini juga diperkuat oleh media lokal. Surat kabar Nikaragua Confidencial, yang beroperasi di luar negeri, melaporkan bahwa penangkapan massal ini terjadi di bawah "keadaan siaga" yang diperintahkan langsung oleh Wakil Presiden Rosario Murillo pasca-penangkapan Maduro. Keadaan siaga tersebut mencakup pengawasan ketat di lingkungan sekitar dan pemantauan aktivitas di media sosial. La Prensa, surat kabar lokal lainnya, turut mengonfirmasi bahwa penangkapan tersebut dipicu oleh "unggahan yang mendukung" operasi penangkapan Maduro oleh AS.
Situasi ini menyoroti ketegangan politik yang meningkat di Nikaragua, di mana dukungan terhadap sekutu pemerintah dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius bagi warga negara.