Internationalmedia.co.id – News – Proyeksi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2027 dikabarkan akan menembus angka fantastis, melampaui Rp 9 triliun. Angka ini bukan sekadar deretan digit, melainkan cerminan komitmen kuat untuk mengalokasikan dana pada program-program yang secara langsung berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Kesepakatan penting terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Banten 2027 telah ditandatangani bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Banten pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Rifky Hermiansyah, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten, menegaskan bahwa sejumlah program unggulan akan menjadi fokus utama dalam distribusi anggaran. "Prioritas yang dicanangkan Gubernur, seperti program sekolah gratis, pembangunan infrastruktur jalan, serta berbagai inisiatif pembangunan lainnya, akan terus kita tingkatkan alokasi anggarannya," ujar Rifky pada Jumat (14/8/2026), seperti dikutip oleh internationalmedia.co.id.
Lebih lanjut, Rifky menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD Banten 2027 tidak hanya berorientasi pada peningkatan nominal anggaran untuk program-program prioritas. Aspek keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh penjuru wilayah Banten juga menjadi landasan utama yang diperhatikan secara seksama dalam setiap pembahasan anggaran.
Komitmen terhadap tata kelola keuangan yang bersih juga menjadi sorotan. "Pengelolaan APBD diharapkan dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta bebas dari segala bentuk praktik korupsi. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan yang senantiasa digaungkan oleh Gubernur Banten, Andra Soni," imbuhnya.
Pasca-penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS, tahapan selanjutnya akan berfokus pada pembahasan mendalam RAPBD hingga mencapai proses penetapan APBD. Rifky menekankan bahwa seluruh rangkaian pembahasan ini akan tetap berpegang teguh pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
Ia memastikan bahwa Banggar DPRD Banten akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat dalam setiap tahapan penyusunan anggaran. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD benar-benar dapat memberikan manfaat konkret dan nyata bagi seluruh elemen masyarakat.
"Dengan proyeksi APBD yang melampaui Rp 9 triliun ini, DPRD Banten menaruh harapan besar agar pengelolaan anggaran tahun 2027 mampu menjadi katalisator percepatan pembangunan sekaligus menghadirkan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat di seluruh pelosok Provinsi Banten," pungkas Rifky.