Internationalmedia.co.id – Pemerintah Bangladesh mendesak India untuk segera mengekstradisi mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang kini menjadi buronan setelah divonis hukuman mati atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Tuntutan ini meningkatkan tensi hubungan bilateral kedua negara.
Vonis in absentia terhadap Hasina dan mantan Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal dijatuhkan oleh pengadilan di Dhaka atas peran mereka dalam penumpasan berdarah terhadap demonstrasi mahasiswa tahun lalu. Keberadaan Kamal hingga kini masih misterius, namun pemerintah Bangladesh meyakini ia juga bersembunyi di India.
"Kami mendesak pemerintah India untuk segera mengekstradisi kedua narapidana tersebut kepada pihak berwenang Bangladesh," tegas Kementerian Luar Negeri Dhaka dalam pernyataan resminya, menekankan bahwa hal ini merupakan kewajiban India.
Pemerintah Bangladesh memperingatkan bahwa memberikan perlindungan kepada Hasina sama dengan tindakan tidak bersahabat dan penghinaan terhadap keadilan. Sementara itu, India belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan ekstradisi ini.
Masa jabatan Hasina selama 15 tahun diwarnai dengan berbagai kontroversi, termasuk tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, seperti penahanan massal dan pembunuhan di luar hukum terhadap lawan-lawan politiknya.
Pemerintah Bangladesh sebelumnya telah mengumumkan rencana untuk meminta red notice Interpol terhadap Hasina, namun nama mantan perdana menteri tersebut belum tercantum dalam daftar buronan badan kepolisian internasional tersebut.
Pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, menyambut baik putusan pengadilan terhadap Hasina dan Kamal, menyebutnya sebagai "keputusan bersejarah." Ia juga menyerukan ketenangan dan mengingatkan agar tidak ada upaya untuk mengganggu ketertiban umum.