Rencana Amerika Serikat (AS) untuk mengelola Jalur Gaza selama satu dekade, seperti yang dilaporkan Internationalmedia.co.id mengutip berbagai sumber, telah memicu gelombang kecaman. Gagasan ini, yang sebelumnya dihembuskan Presiden Donald Trump, menimbulkan kontroversi besar dan penolakan keras dari berbagai pihak, terutama Hamas.
Media AS, mengutip dokumen Gedung Putih setebal 38 halaman, menyebutkan rencana tersebut bertujuan mengubah Gaza menjadi destinasi wisata dan pusat teknologi. Namun, bagian yang paling kontroversial adalah usulan relokasi penduduk Gaza, baik secara sukarela ke negara lain maupun ke zona aman di dalam wilayah Gaza itu sendiri.
Hamas, melalui anggota biro politiknya Bassem Naim, dengan tegas menolak rencana tersebut. Naim menyatakan bahwa Gaza bukanlah barang dagangan dan merupakan bagian integral dari tanah air Palestina. Sentimen serupa diungkapkan pejabat Hamas lainnya yang berbicara anonim kepada Internationalmedia.co.id, menyebut rencana itu tidak adil dan tidak masuk akal karena tidak melibatkan Hamas dalam pembahasannya.
Reaksi keras juga datang dari berbagai kalangan. Upaya memaksa warga Palestina meninggalkan tanah mereka dianggap mengingatkan pada "Nakba," tragedi pengusiran massal warga Palestina pada tahun 1948 saat pembentukan Israel. Rencana ini, yang pertama kali diutarakan Trump pada Februari lalu, telah menuai kecaman luas dari dunia Arab dan warga Palestina sendiri. Mereka melihat rencana ini sebagai penghinaan dan pelanggaran hak asasi manusia.