Internationalmedia.co.id – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan ultimatum keras kepada Hamas terkait proposal 20 poin untuk mengakhiri konflik di Gaza, Palestina. Trump hanya memberikan waktu tiga hingga empat hari bagi Hamas untuk memberikan jawaban.
Proposal yang digagas Trump ini mencakup gencatan senjata, pembebasan sandera dalam 72 jam, pelucutan senjata Hamas, dan penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza. Selanjutnya, akan dibentuk otoritas transisi pasca-perang yang dipimpin oleh Trump sendiri.
"Kami hanya menunggu Hamas, dan Hamas akan melakukannya atau tidak. Dan jika tidak, itu akan menjadi akhir yang sangat menyedihkan," tegas Trump usai bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Negara-negara besar, termasuk negara-negara Arab dan Muslim, menyambut baik proposal ini. Namun, hingga saat ini, Hamas belum memberikan tanggapan resmi.
Sumber dari Palestina mengungkapkan bahwa Hamas telah memulai konsultasi internal dengan para pemimpin politik dan militernya, baik di dalam maupun di luar negeri. "Pembahasannya bisa memakan waktu beberapa hari karena kompleksitasnya," ujar sumber tersebut.
Qatar, yang menjadi tempat tinggal para pemimpin Hamas, menyatakan bahwa kelompok tersebut berjanji untuk mempelajari proposal tersebut secara seksama. Pertemuan antara Hamas dan Turki juga dijadwalkan pada hari ini.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, mengungkapkan optimisme terhadap rencana tersebut. "Masih terlalu dini untuk membicarakan tanggapan, tetapi kami benar-benar optimis bahwa rencana ini, seperti yang telah kami katakan, adalah rencana yang komprehensif," katanya.
Kesepakatan tersebut menuntut pelucutan senjata total Hamas dan pengeluaran mereka dari pemerintahan Palestina di masa depan. Namun, bagi mereka yang bersedia hidup berdampingan secara damai akan diberikan amnesti.
Proposal ini juga mencakup penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, setelah hampir dua tahun konflik sejak 7 Oktober 2023.
Netanyahu menegaskan bahwa militer Israel akan tetap berada di sebagian besar Gaza dan menolak pembentukan negara Palestina selama pembicaraan di Washington.
Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mengecam rencana tersebut sebagai "kegagalan diplomatik yang besar" dan memprediksi konsekuensi buruk di masa depan.