Internationalmedia.co.id – News – Beijing melayangkan desakan keras kepada Washington, meminta Amerika Serikat (AS) segera menghentikan pasokan senjata ke Taiwan. Langkah ini diambil menyusul persetujuan AS atas paket penjualan senjata senilai US$11 miliar kepada Taipei, sebuah tindakan yang disebut Tiongkok sebagai "sangat berbahaya" dan berpotensi merusak stabilitas regional.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, dalam sebuah konferensi pers, menegaskan bahwa AS harus "mematuhi prinsip satu-China" dan segera menghentikan apa yang disebutnya sebagai "tindakan berbahaya mempersenjatai Taiwan." Ia menambahkan, Beijing tidak akan ragu mengambil "langkah-langkah tegas dan keras" demi menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya. Tiongkok menilai penjualan senjata ini "sangat merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," dan memperingatkan bahwa "upaya menggunakan Taiwan untuk membendung Tiongkok pasti akan gagal."
Persetujuan penjualan senjata ini diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri AS, mencakup beragam peralatan militer senilai hingga US$11 miliar. Di antara alutsista yang disetujui adalah High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) dengan nilai mencapai US$4,05 miliar, serta howitzer swa-gerak (self-propelled howitzers) senilai sekitar US$4 miliar. Paket ini juga mencakup rudal, drone, dan sistem artileri lainnya, yang secara jelas bertujuan untuk memperkuat kapabilitas pertahanan Taiwan di tengah eskalasi ketegangan dengan Tiongkok.
Penjualan ini menandai salah satu paket bantuan pertahanan terbesar dari AS kepada Taiwan dalam beberapa tahun terakhir, menegaskan komitmen Washington terhadap keamanan pulau tersebut, meskipun berisiko memperburuk hubungan yang sudah tegang dengan Beijing. Kementerian Luar Negeri Taiwan menyambut baik langkah ini, menyebutnya sebagai bukti "komitmen kuat AS terhadap keamanan Taiwan." Ini juga menjadi penjualan senjata kedua yang diumumkan selama masa jabatan pemerintahan Trump, setelah sebelumnya ada penjualan komponen senilai US$330 juta. Meskipun nilai transaksi akhir masih bisa disesuaikan, persetujuan ini masih memerlukan restu dari Kongres AS.
Analis militer menilai sistem persenjataan ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi Taiwan. Rupert Hammond-Chambers, Presiden Dewan Bisnis AS-Taiwan, menyoroti HIMARS — sistem yang terbukti efektif di Ukraina melawan Rusia — memiliki daya rusak krusial untuk menghadapi potensi invasi Tiongkok. "Penjualan ini merupakan rekor bantuan keamanan AS untuk Taiwan, sekaligus respons langsung terhadap ancaman Tiongkok dan tuntutan pemerintahan Trump agar sekutu lebih serius membiayai pertahanan mereka sendiri," jelas Hammond-Chambers.
Ketegangan antara Taipei dan Beijing memang terus memanas dalam beberapa waktu terakhir. Awal bulan ini, otoritas Taiwan melaporkan pengerahan sejumlah besar kapal perang Tiongkok dalam sebuah "operasi militer" yang membentang ratusan kilometer, mulai dari Laut Kuning hingga Laut China Selatan. Juru bicara kantor kepresidenan Taiwan, Karen Kuo, menyatakan bahwa aktivitas ini menimbulkan "ancaman" serius bagi kawasan Indo-Pasifik. Kuo menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan dan badan keamanan Taiwan memantau ketat situasi tersebut, meskipun rincian jumlah kapal tidak disebutkan, sumber keamanan menyebut pengerahan itu "signifikan." Operasi tersebut tidak hanya terbatas di Selat Taiwan, melainkan meluas hingga Laut China Timur dan Pasifik Barat, mendorong Taiwan untuk mendesak Tiongkok "menahan diri."
Tiongkok, yang secara konsisten mengklaim Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah kedaulatannya, tidak secara langsung membenarkan atau membantah laporan manuver militer tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, dalam kesempatan terpisah, menegaskan bahwa negaranya "secara konsisten menjalankan kebijakan defensif." Ia menambahkan, Angkatan Laut dan Penjaga Pantai Tiongkok beroperasi "secara ketat sesuai hukum domestik dan internasional," serta mendesak "pihak-pihak terkait" untuk tidak "bereaksi berlebihan atau terlibat dalam propaganda yang tidak berdasar."
Dinamika ini menyoroti semakin runcingnya persaingan geopolitik di Asia Timur, dengan AS yang terus memperkuat sekutunya dan Tiongkok yang semakin vokal dalam menuntut kedaulatan atas Taiwan. Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang signifikan bagi stabilitas regional dan global.