Internationalmedia.co.id melaporkan, gelombang protes mengguncang Prancis. Partai oposisi mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon, pemimpin partai kiri LFI, dengan lantang menyerukan pengunduran diri Macron. "Dia harus turun," tegas Mélenchon dalam konferensi pers di Lille, seperti dikutip internationalmedia.co.id dari Anadolu, Minggu (7/9/2025). Situasi di Gaza turut diungkit Mélenchon; ia berjanji akan mendukung konvoi bantuan kemanusiaan jika partainya berkuasa.
Tensi politik semakin memanas. Perdana Menteri François Bayrou menghadapi mosi tidak percaya di parlemen pada Senin mendatang. Mélenchon menyebutnya sebagai "kemenangan rakyat". Krisis ekonomi semakin memperparah situasi. Bayrou berupaya meloloskan anggaran 2026 senilai €44 miliar (sekitar US$51 miliar) untuk menekan utang publik yang mencapai 113% dari PDB, angka tertinggi di Uni Eropa (5,8%). Bayrou memperingatkan bahaya krisis utang yang mengancam Prancis. Ia mendesak parlemen untuk memilih "tanggung jawab daripada kekacauan".
Namun, oposisi kompak menolak anggaran tersebut. Baik partai kiri jauh (LFI) hingga kanan jauh (National Rally/RN), termasuk Partai Sosialis, bersatu dalam penolakan. Perselisihan anggaran memang menjadi biang keladi ketegangan politik. Tahun lalu, kegagalan mencapai kesepakatan anggaran 2025 bahkan menumbangkan pemerintahan Michel Barnier setelah partai kiri dan kanan jauh bersatu dalam mosi tidak percaya. Permainan politik di Prancis tampaknya semakin menegangkan dan berpotensi menimbulkan dampak besar bagi negara tersebut.