Aksi Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, memimpin ibadah Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, telah memicu gelombang kecaman internasional. Internationalmedia.co.id melaporkan, tindakan ini dinilai sebagai pelanggaran kesepakatan status quo yang telah lama berlaku di situs suci tersebut. Peristiwa yang terjadi Minggu (3/8) waktu setempat ini, menurut media Israel, merupakan yang pertama kalinya seorang menteri pemerintah secara terbuka memimpin doa di lokasi tersebut.
Kompleks Al-Aqsa, yang merupakan situs tersuci ketiga bagi umat Islam dan juga tempat suci bagi agama Yahudi, menjadi titik konflik sensitif. Ritual keagamaan Yahudi di lokasi ini dilarang berdasarkan perjanjian antara Israel dan Yordania. Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, perjanjian tersebut kerap dilanggar oleh pengunjung Yahudi, termasuk anggota parlemen Israel.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa kebijakan Israel untuk mempertahankan status quo di Bukit Bait Suci tidak berubah. Namun, pemilihan tanggal oleh Ben Gvir dinilai sarat simbolisme. Hari Minggu tersebut bertepatan dengan Tisha B’Av dalam kalender Ibrani, hari puasa memperingati penghancuran dua kuil Yahudi yang dulunya berdiri di kompleks Al-Aqsa.
Dalam pernyataan yang direkam di kompleks Al-Aqsa, Ben Gvir bahkan mengaitkan aksinya dengan pembebasan sandera Israel oleh kelompok militan Palestina, menyerukan perluasan kedaulatan Israel atas seluruh Jalur Gaza.
Pencaplokan Yerusalem Timur oleh Israel pada 1967, yang tidak diakui oleh mayoritas komunitas internasional, kembali menjadi sorotan. Tindakan Ben Gvir, yang disebut sebagai "provokasi" oleh surat kabar Haaretz, menuai kecaman keras dari berbagai pihak, mulai dari Otoritas Palestina hingga Yordania dan Arab Saudi. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai "eskalasi berbahaya" yang berpotensi memicu konflik lebih lanjut.