Internationalmedia.co.id melaporkan kontroversi terbaru yang mengejutkan dunia politik Amerika Serikat. Presiden Donald Trump menuai kecaman setelah memecat Direktur Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS), Erika McEntarfer. Alasannya? Trump menuduh McEntarfer memalsukan data ketenagakerjaan yang menunjukkan pelemahan pasar kerja AS. Data tersebut menunjukkan hanya 73.000 lapangan kerja baru tercipta pada Juli 2025, bahkan revisi menunjukkan penurunan 258.000 lapangan kerja di Mei dan Juni.
Kritikan pedas pun membanjiri Trump. Senator Partai Demokrat, Chuck Schumer, menyebut tindakan tersebut sebagai ciri khas pemimpin yang buruk. "Apa yang dilakukan pemimpin yang buruk ketika menerima berita buruk? Memecat pembawa pesan," ujarnya, mengutip pernyataan Schumer. Arin Dube, ekonom dari Universitas Massachusetts-Amherst, menambahkan bahwa pemecatan tersebut mengancam kredibilitas lembaga-lembaga pemerintah AS. Ia khawatir tindakan ini akan merusak kepercayaan publik terhadap data statistik pemerintah.
Sentimen serupa diungkapkan mantan Menteri Keuangan AS, Larry Summers. Ia menilai tindakan Trump tidak demokratis dan lebih mirip praktik negara otoriter. "Memecat kepala badan pemerintah karena tidak suka angka yang dilaporkan adalah hal yang terjadi di negara otoriter, bukan negara demokratis," tegas Summers.
Trump sendiri, melalui unggahan di Truth Social, membela keputusannya. Ia menuduh McEntarfer, yang ditunjuk pada era Presiden Biden, memanipulasi data dan berjanji akan menggantinya dengan sosok yang lebih kompeten. Namun, hingga kini belum ada bukti yang mendukung klaim Trump tersebut. Perwakilan BLS juga belum memberikan komentar resmi terkait pemecatan tersebut.
Kekhawatiran meluas tidak hanya pada manipulasi data, tetapi juga pada pengurangan sampel data BLS untuk Indeks Harga Konsumen. Pengurangan jumlah pegawai BLS juga berdampak pada pengumpulan data, yang berpotensi mempengaruhi akurasi data inflasi AS. Michael Madowitz, ekonom utama di Roosevelt Institute, memperingatkan bahwa mempolitisasi statistik ekonomi akan merusak kredibilitas data ekonomi Amerika. Ia menekankan bahwa kredibilitas tersebut merupakan fondasi kekuatan ekonomi AS. Langkah Trump ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan integritas data pemerintah di AS.