Internationalmedia.co.id melaporkan situasi memprihatinkan di Jalur Gaza yang tengah dilanda krisis kemanusiaan. PBB memperingatkan ancaman kelaparan massal akibat menipisnya pasokan bantuan, sementara Israel membantah keras tudingan menggunakan kelaparan sebagai senjata perang. Pernyataan ini menuai kecaman internasional.
Seorang jurnalis muda di Gaza selatan, yang identitasnya dirahasiakan demi keselamatan, menggambarkan situasi tersebut sebagai "masa paling berat" dalam hidupnya. Ia harus berjuang memberi makan keluarganya, termasuk orang tua dan saudara-saudaranya. Kisah serupa juga disampaikan oleh seorang juru kamera yang anaknya yang autis menunjukkan tanda-tanda kelaparan. Meskipun belum dikategorikan sebagai bencana kelaparan oleh pakar, badan-badan PBB telah memperingatkan situasi kelaparan massal akibat ulah manusia sedang terjadi di Gaza. Israel menolak bertanggung jawab atas krisis ini, membantah adanya kontrol pangan berlebihan atas wilayah Palestina.
Israel mengklaim telah mengirimkan bantuan udara dan akan membuka koridor kemanusiaan menyusul kecaman internasional. Klaim ini muncul setelah blokade total yang diberlakukan sejak Maret 2025, hanya sedikit bantuan yang diizinkan hingga akhir Mei. Uni Emirat Arab dan Inggris juga menyatakan akan membantu pengiriman bantuan. Ironisnya, lebih dari 50 warga Palestina tewas dalam serangan Israel, beberapa di antaranya saat menunggu di dekat pusat distribusi bantuan. Israel menyebut pengiriman bantuan ini akan memperbaiki situasi kemanusiaan dan membantah klaim palsu soal kelaparan yang disengaja.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, bahkan menyatakan heran atas klaim Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyebut "tidak ada kelaparan di Gaza." Albanese menyebut pernyataan tersebut "tidak masuk akal," sejalan dengan komentar Wakil Duta Besar Israel untuk Australia. Reaksi serupa juga datang dari Belanda yang akan memanggil Duta Besar Israel untuk menyampaikan kecaman atas situasi "tak tertahankan" di Gaza dan melarang masuk dua menteri Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, yang dituduh memicu kekerasan dan menyerukan "pembersihan etnis." Langkah Belanda ini mengikuti jejak beberapa negara lain seperti Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia.