internationalmedia.co.id – Upaya pemerintah dalam memeratakan pembangunan di wilayah pinggiran Indonesia kini memasuki babak baru. Komisi II DPR RI secara resmi memberikan lampu hijau terhadap rencana transformasi kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT). Langkah strategis ini diambil guna memperkuat koordinasi dan mempercepat akselerasi pembangunan di kawasan perbatasan serta daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau.
Dukungan penuh dari parlemen ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (16/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kepala BNPPDT, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyampaikan apresiasi mendalam atas sikap positif para legislator. Ia menilai dukungan Komisi II DPR RI merupakan suntikan semangat yang krusial dalam mempersiapkan operasionalisasi penuh lembaga baru ini yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2027 mendatang.

Maruli menegaskan bahwa kehadiran BNPPDT bukan sekadar perubahan nama atau nomenklatur semata, melainkan sebuah transformasi fungsi yang lebih luas. Fokus utama lembaga ini adalah memastikan kedaulatan wilayah negara tetap terjaga melalui pengelolaan batas wilayah yang mumpuni, sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat di garda terdepan Indonesia.
"Kami sangat bahagia atas dukungan Komisi II DPR RI, terutama terkait rencana operasional BNPPDT pada 2027. Ini menjadi dorongan penting bagi kami dalam mempersiapkan tugas dan fungsi lembaga ke depan," ujar Maruli usai rapat tersebut.
Menurut Maruli, arah pembangunan di wilayah perbatasan dan daerah terpencil akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar yang selama ini menjadi tantangan utama. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur fisik, akses layanan kesehatan yang layak, kualitas pendidikan, hingga ketersediaan energi listrik dan air bersih. Ia menekankan bahwa standar kehidupan masyarakat di perbatasan harus setara dengan wilayah lainnya di Indonesia.
Tak hanya soal infrastruktur, BNPPDT juga mengusung misi kemandirian ekonomi. Maruli menjelaskan bahwa pengembangan potensi lokal, seperti sektor pertanian dan pemanfaatan lahan produktif, akan menjadi prioritas. Tujuannya agar masyarakat di daerah terpencil tidak hanya menjadi penonton, tetapi mampu berdiri di atas kaki sendiri melalui penguatan ekonomi berbasis sumber daya alam setempat.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, tersebut, para anggota dewan memberikan sejumlah catatan penting. Komisi II mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan payung hukum yang kuat sebagai landasan transformasi kelembagaan ini. Selain itu, BNPPDT diminta segera menyusun Rencana Aksi Pembangunan Perbatasan dan Daerah Terpencil untuk periode 2026-2029.
Dokumen rencana aksi tersebut diharapkan tidak hanya berisi daftar keinginan, tetapi harus memuat program konkret, target capaian yang jelas, kebutuhan anggaran yang akurat, hingga indikator keberhasilan yang terukur. DPR juga mendorong adanya peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara agar regulasi yang ada tetap relevan dengan tantangan zaman dan mampu mempercepat penanganan daerah terpencil secara efektif.
