Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, kembali menggarisbawahi esensi kepemimpinan sejati. Menurutnya, era di mana keberhasilan seorang pemimpin diukur dari tumpukan laporan atau padatnya jadwal rapat telah berakhir. Internationalmedia.co.id – News mencatat, Rini menekankan bahwa tolok ukur utama kini adalah dampak nyata dan terukur yang mampu diberikan kepada masyarakat.
Pernyataan tegas ini disampaikan Rini dalam acara Pelepasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVI Tahun 2026 yang berlangsung di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, pada Kamis (3/9). Rini menegaskan bahwa reformasi birokrasi telah bergeser paradigma. "Dari prosedur, kita harus melangkah ke dampak yang terukur," ujarnya, menekankan bahwa segala upaya harus menghasilkan perubahan nyata yang dapat dilihat, dirasakan, dan diukur oleh publik.
Keberhasilan reformasi birokrasi, lanjut Rini, akan dinilai berdasarkan penyelesaian masalah-masalah fundamental bangsa. Proyek perubahan yang digagas oleh peserta PKN diharapkan mampu menunjukkan perubahan nyata di lingkup instansi mereka bertugas. Contoh konkretnya adalah penurunan angka kemiskinan di daerah, kemudahan pengurusan perizinan, penurunan jumlah kasus stunting, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar. "Inilah esensi dari reformasi birokrasi kita. Dari target presiden, harus menjadi dampak nyata yang dirasakan oleh rakyat," tegas Rini.
Rini lebih lanjut menguraikan bahwa kompleksitas permasalahan bangsa, mulai dari kemiskinan, ketahanan pangan, kualitas sumber daya manusia, hingga pelayanan publik, kini semakin saling terkait. Tantangan ini, menurutnya, mustahil diatasi jika instansi masih bekerja secara terpisah atau terjebak dalam ego sektoral. Kolaborasi lintas sektor, ia tekankan, bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan yang merata.
Seorang pemimpin, dalam pandangan Rini, harus berperan sebagai ‘connector’ yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat, dinamika politik, hingga kepentingan teknokratik. "Pemimpin juga harus mampu membangun kepercayaan, mendengar perspektif yang berbeda, menghapus sekat birokrasi, dan menggerakkan berbagai pihak untuk bekerja menuju tujuan yang sama," ungkapnya.
Ia juga mengingatkan para peserta PKN Tingkat I, yang merupakan pelatihan strategis bagi ASN dan perwira di jabatan pimpinan tinggi madya, untuk menjaga jejaring yang telah terbentuk. Jaringan ini diharapkan menjadi ‘collaborative hub’ yang mampu bertukar perspektif, membuka ruang kolaborasi, dan menghubungkan berbagai aktor, sumber daya, serta kebijakan untuk memecahkan masalah lintas instansi, khususnya dalam perbaikan dan perluasan jangkauan pelayanan publik. "Jadilah pemimpin yang bukan hanya transformasional, namun juga autentik; yang bukan hanya fokus pada target kinerja, namun juga memanusiakan manusia yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya," pesan Rini dengan penuh penekanan.
Senada dengan Menteri Rini, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq, turut memberikan dukungannya. Taufiq menegaskan bahwa Indonesia sangat membutuhkan pemimpin strategis nasional yang berani bekerja melampaui batas-batas instansi. Pemimpin semacam ini, menurut Taufiq, harus mampu menerjemahkan visi besar pembangunan, menyatukan kebijakan sektoral yang tersebar, mengelola berbagai kepentingan yang berbeda, serta memastikan seluruh sumber daya negara bergerak menuju hasil yang sama. "Kepemimpinan strategis menuntut disiplin untuk membedakan antara aktivitas, keluaran, hasil, dan dampak," jelas Taufiq. Ia menutup pernyataannya dengan kalimat yang menggugah, "Kita tidak boleh merasa berhasil hanya karena telah bekerja keras. Kita baru layak menyebut keberhasilan apabila kerja tersebut memperbaiki kehidupan masyarakat."