Internationalmedia.co.id – News – Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, baru-baru ini melakukan kunjungan strategis ke Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya, Jawa Timur. Dalam pertemuan dengan rektor, jajaran pimpinan, guru besar, dan civitas akademika, Muzani menyoroti peran krusial teknologi dalam memperkuat kedaulatan serta arah pembangunan nasional, khususnya di sektor pangan.
Muzani menegaskan bahwa penguasaan teknologi merupakan fondasi utama bagi penguatan nasionalisme dan kedaulatan bangsa. Ia menggarisbawahi bagaimana lanskap kekuatan militer global telah bergeser seiring kemajuan teknologi. "Kemajuan teknologi harus selaras dengan penguatan nasionalisme. Kekuatan alutsista dan ketersediaan logistik tidak akan berarti tanpa dukungan anak bangsa yang mumpuni di bidang teknologi," ujar Muzani, seraya mengapresiasi ITS sebagai institusi terdepan dalam membuka dialog mengenai kedaulatan negara melalui kemajuan teknologi. Ia bahkan menyebut ITS sebagai kampus pertama yang secara proaktif mengaitkan teknologi dengan kepentingan bangsa.
Sejalan dengan fokus Presiden Prabowo Subianto pada pengembangan SDM dan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), Muzani juga mendorong ITS untuk intensif dalam riset guna menopang kedaulatan pangan nasional. Ia mengusulkan inovasi riset seperti efisiensi lahan pertanian melalui pemupukan presisi, serta formulasi pakan ternak unggul untuk mencapai swasembada daging. "ITS telah berhasil membuat prototipe traktor untuk lahan gambut, sebuah inovasi yang patut diapresiasi Kementerian Pertanian. Namun, riset tentang pemupukan efisien dan pakan ternak yang meningkatkan bobot hidup hewan juga sangat dibutuhkan agar kita tidak lagi bergantung pada impor daging," jelas Muzani.
Dalam kesempatan yang sama, Muzani turut memaparkan perkembangan pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ia mengungkapkan bahwa MPR telah menerima draf PPHN yang telah dirumuskan selama satu dekade terakhir. PPHN ini diharapkan menjadi panduan pembangunan jangka panjang yang tidak terpengaruh oleh pergantian kepemimpinan Presiden, sehingga kebijakan strategis seperti penguatan SDM dan STEM dapat terus berkesinambungan. "PPHN adalah landasan bernegara, bukan teknis operasional. Ia akan melintasi periodesasi kepresidenan. Kami juga secara terbuka mengundang masukan dari akademisi ITS dan seluruh elemen bangsa, karena rumusan saat ini belum final," tegasnya.
MPR saat ini masih mengkaji bentuk hukum yang paling tepat untuk PPHN, dengan opsi meliputi undang-undang, Ketetapan MPR, atau amandemen terbatas UUD 1945. Muzani menekankan kehati-hatian dalam pembahasan ini demi menjaga stabilitas sistem hukum nasional. "Kami mempertimbangkan amandemen terbatas UUD hanya untuk PPHN, namun tidak ada jaminan bahwa lingkupnya tidak akan melebar. Oleh karena itu, membangun negara adalah tanggung jawab bersama. Kita harus memperkuat negara dari berbagai sisi: ekonomi, hukum, politik, dan teknologi," pungkas Muzani, mengakhiri kunjungannya.