Internationalmedia.co.id – News, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera melayangkan desakan keras kepada Pemerintah Kota Subulussalam. Pasalnya, potensi dana jumbo senilai Rp 84,93 miliar dari tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang seharusnya menjadi motor penggerak pemulihan pascabencana bagi masyarakat, hingga kini masih menunjukkan kondisi miris dengan realisasi belanja nol persen. Satgas PRR mendesak agar pemerintah daerah segera mempercepat proses ini guna menghindari penundaan program rehabilitasi dan rekonstruksi hingga akhir tahun anggaran.
Hasil pengawasan dan evaluasi mendalam oleh Satgas PRR pada Rabu (12/8) lalu mengungkap fakta mengejutkan mengenai stagnasi realisasi belanja tambahan TKD Kota Subulussalam. Angka nol persen ini menjadi sorotan tajam, mengingat dana tersebut sangat krusial untuk memulihkan kondisi masyarakat yang terdampak bencana. Satgas PRR menegaskan bahwa setiap detik keterlambatan berarti penundaan harapan bagi warga yang membutuhkan.
Pagu tambahan TKD yang menggiurkan ini sejatinya telah dialokasikan secara spesifik untuk sejumlah sektor vital. Rinciannya meliputi pertanian sebesar Rp 31,73 miliar, pendidikan Rp 19,51 miliar, infrastruktur Rp 16,45 miliar, urusan lainnya Rp 15,42 miliar, dan kesehatan Rp 1,83 miliar. Dana ini diharapkan segera menjelma menjadi program konkret yang secara langsung menjawab kebutuhan pemulihan di berbagai lini kehidupan warga Subulussalam.
Meski dana tersebut telah tercatat sebagai pendapatan transfer ke rekening kas umum daerah, tantangan sesungguhnya terletak pada percepatan realisasi belanja agar dana yang tersedia benar-benar memberi manfaat. Pemanfaatan tambahan TKD Kota Subulussalam mengacu pada Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2026 sebagai dasar penyesuaian penjabaran APBK. Pelaksanaannya juga berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang penyesuaian TKD tahun anggaran 2026 bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menanggapi desakan ini, Sekretaris Daerah Kota Subulussalam, Asrul Assani, menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk segera berbenah. "Kami akan menyusun perencanaan secara komprehensif secepatnya. Sesuai monitoring di Satgas PRR pusat, fokus serapan anggaran dan kegiatan ini akan dimaksimalkan sampai Desember selesai," kata Asrul dalam keterangan tertulis, Kamis (13/8/2026). Ia menambahkan, percepatan pelaksanaan tetap harus mengikuti regulasi yang berlaku, terutama dalam tahapan pengadaan barang dan jasa. Pembentukan Posko Satgas PRR tingkat kota juga tengah dipertimbangkan untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan.
Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, tak segan melontarkan kritik pedas terkait minimnya serapan anggaran. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah penggunaan TKD tambahan ini akan menjadi objek pemeriksaan ketat dan bagian dari laporan realisasi anggaran. "Akhir tahun di Laporan Realisasi Anggaran. Pada saatnya pemda akan diaudit untuk penggunaan TKD tambahan," ujar Imran.
Memasuki triwulan ketiga tahun anggaran, Satgas PRR mendesak seluruh perangkat daerah pengelola anggaran untuk segera tancap gas. Mulai dari perencanaan, pengadaan, kontrak, hingga pelaksanaan fisik, semua harus dipercepat. Anggaran ini wajib digunakan secara eksklusif untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan untuk menambal defisit, membayar utang, apalagi kepentingan di luar konteks pemulihan pascabencana. "Sebenarnya kita enggak ada lagi debat, yang terpenting adalah eksekusi di lapangan. Sehingga masyarakat merasa nyaman dan merasa diperhatikan. Serapan kalian masih sangat rendah," tegas Imran, menekankan urgensi tindakan nyata.