Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara blak-blakan menyoroti kompleksitas penanganan masalah sampah di ibu kota. Ia menegaskan bahwa upaya pembenahan pengelolaan limbah ini tidak bisa diselesaikan secara instan, melainkan membutuhkan langkah strategis karena adanya pihak-pihak yang telah lama diuntungkan dari sistem yang ada. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, pernyataan ini disampaikan Pramono di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu lalu.
"Untuk menangani persoalan sampah ini nggak bisa simsalabim. Orang sudah banyak yang mendapatkan kenikmatan dari itu," kata Pramono, mengindikasikan adanya jaringan kepentingan yang mempersulit reformasi tata kelola sampah di Jakarta.
Menanggapi situasi ini, Pramono telah menginstruksikan jajaran Pemprov DKI untuk bertindak tegas terhadap Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal. Langkah-langkah yang akan diambil meliputi pengumuman publik, penerapan denda, hingga penutupan permanen bagi perusahaan yang gagal melakukan perbaikan. "Yang pertama diumumkan, yang kedua didenda. Yang ketiga, PT-nya yang selama ini mendapatkan keuntungan dari horeka-horeka yang ada, kalau dia tidak bisa memperbaiki, tutup," tegasnya.
Pramono mengakui bahwa ketegasan ini mulai mengungkap persoalan-persoalan yang sebelumnya tersembunyi. "Sejak kami mengambil langkah tegas ini seperti Cilincing dan sebagainya, muncul ke permukaan yang dulu tidak pernah muncul ke permukaan," ungkapnya, menyoroti kasus di Cilincing sebagai contoh nyata dari masalah yang kini terkuak.
Gubernur tidak menampik potensi perlawanan dan serangan terhadap dirinya akibat kebijakan ini. Namun, ia menyatakan tidak akan gentar. "Pasti nanti banyak juga yang kemudian menyerang saya sebagai Gubernur, tapi saya nggak akan mundur," ujarnya. Ia menekankan bahwa semua upaya ini semata-mata demi kebaikan dan pembenahan tata kelola sampah di Jakarta. "Untuk apa? Untuk pembenahan sampah di Jakarta. Dan ini untuk kebaikan kita bersama," sambungnya.
Lebih lanjut, Pramono juga menekankan pentingnya pembenahan internal di lingkungan Pemprov DKI sendiri. Ia menginginkan penegakan aturan yang adil dan transparan di semua lini. "Dan dengan segala respek saya, saya juga harus melakukan pembenahan ke dalam. Sehingga dengan demikian harus fair, adil," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono turut merespons insiden intimidasi yang dialami wartawan saat meliput TPS ilegal di Cilincing, Jakarta Utara. Ia memastikan Pemprov DKI siap memberikan pendampingan penuh kepada awak media yang membutuhkan. "Kalau memang mau ke sana perlu didampingi sama Satpol PP atau aparat penegak hukum, kami akan lakukan pendampingan," pungkasnya, menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam melindungi kebebasan pers.