Internationalmedia.co.id – News – Ketidakpastian konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Iran telah membunyikan alarm keras bagi Indonesia. Situasi ini menuntut pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan adaptif guna membendung dampak ekonomi global yang tak terhindarkan. Desakan ini mengemuka dalam sebuah diskusi daring yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 1 pada Rabu (29/7/2026), di mana para pakar menyoroti berbagai aspek risiko dan peluang.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan urgensi diversifikasi risiko geopolitik secara fundamental. Ia menjelaskan, konflik yang dipicu serangan gabungan AS-Israel sejak 28 Februari 2026 itu telah mengganggu stabilitas Selat Hormuz, jalur maritim krusial yang mengalirkan sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia. Akibatnya, Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan bahwa harga minyak global melambung 25-30% di atas asumsi APBN 2026 yang ditetapkan US$70 per barel.
Anggota Komisi X DPR RI itu memperingatkan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel akan menambah beban APBN sekitar Rp6,8 triliun. Lebih lanjut, pelemahan nilai tukar rupiah sebesar Rp100 per dolar AS akan membebani anggaran negara sekitar Rp800 miliar. Lestari, yang juga Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, mendorong pemanfaatan politik bebas aktif untuk membuka berbagai peluang di tengah ketidakpastian global, serta mendesak para pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah antisipatif demi melindungi setiap warga negara sesuai amanat konstitusi.
Saling Serang sebagai Bagian Negosiasi?
Menanggapi dinamika konflik, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Shofwan Al Banna Choiruzzad, menggambarkan kondisi perang AS-Iran sebagai "harap-harap cemas." Ia berpendapat bahwa perundingan antara kedua negara belum mencapai jalan buntu. Menurut Shofwan, aksi saling serang yang terjadi justru merupakan bagian dari proses negosiasi, di mana setiap pihak yang berseteru memanfaatkan dinamika ini untuk membangun daya tawar dalam pembahasan isu-isu sensitif. "Saya menilai perundingan AS-Iran belum buntu karena berdialognya tidak di atas meja, melainkan dalam bentuk saling serang itu," ujarnya.
Namun, pandangan berbeda disampaikan Guru Besar Geopolitik Timur Tengah Fisipol UGM, Siti Mutiah Setiawati. Ia menyoroti posisi dilematis Indonesia dalam menyikapi konflik ini, karena dianggap telah berpihak pada salah satu negara yang berseteru, sehingga menyulitkan diplomasi. Menurut Siti, konflik AS-Iran sejatinya adalah agresi AS terhadap wilayah kedaulatan Iran. Perundingan damai antara AS dan Iran, lanjut Siti, sulit terwujud lantaran kurangnya komitmen dari pihak-pihak yang bertikai terhadap kesepakatan yang telah dicapai, terutama jika hanya berupa Memorandum of Understanding (MOU) yang dinilai memiliki kekuatan hukum lebih rendah dibandingkan Agreement atau Treaty.
Dampak Ekonomi dan Potensi Krisis
Dari perspektif ekonomi, Pengamat Ekonomi Energi Fahmy Radhi mengakui bahwa perang AS-Iran tidak berdampak langsung bagi Indonesia, namun memicu efek ikutan yang tidak terkendali. Fahmy menyebut, lonjakan harga minyak dunia telah memicu krisis energi global yang berujung pada inflasi, mengganggu stabilitas perekonomian dunia. Meskipun Indonesia masih memiliki produksi minyak sekitar 600 ribu barel per hari dan belum secara resmi menyatakan krisis energi, Fahmy menilai kebijakan pemerintah saat ini belum mampu mengatasi dampak ikutan dari kenaikan harga BBM. "Pemerintah harus benar-benar fokus dalam mengatasi sejumlah dampak tersebut," tegas Fahmy.
Senada, Direktur CORE Indonesia Mohammad Faisal berpendapat bahwa perang AS-Iran memperbesar tantangan ekonomi bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Faisal menekankan pentingnya fokus pada stabilitas ekonomi nasional. Ia memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan anggaran subsidi BBM lebih dari Rp300 triliun. "Tanpa realokasi, refocusing, dan tambahan penerimaan negara, defisit APBN akan melampaui batas 3% dari PDB," jelas Faisal, menggarisbawahi risiko fiskal yang mengancam.
Tanda-tanda Ketahanan di Tengah Badai
Di tengah berbagai kekhawatiran, wartawan senior Saur Hutabarat melihat secercah harapan dari dalam negeri. Meskipun lembaga-lembaga global dinilai sejumlah pakar sudah tidak berfungsi dan perundingan bilateral AS-Iran kurang saling menghormati, yang berpotensi memperpanjang perang, Indonesia menunjukkan tanda-tanda kemampuan untuk keluar dari tekanan dampak kenaikan harga BBM.
Saur mencontohkan peningkatan penjualan kendaraan listrik pada periode Juli 2026 sebesar 80,8%, yang mendongkrak pangsa pasar kendaraan listrik menjadi 18,3% dari total penjualan kendaraan secara umum. Fenomena lain, seperti mundurnya Gubernur BI yang dinilai tidak menimbulkan gejolak berarti, diinterpretasikan Saur sebagai indikasi bahwa masyarakat Indonesia mulai mengembangkan "sikap ndableg" atau ketidakpedulian terhadap dinamika eksternal yang tidak berdampak langsung. "Dengan kata lain sepertinya kita mulai belajar ndableg, masa bodoh apa pun yang terjadi," pungkas Saur.
Diskusi penting ini dimoderatori oleh Luthfi Assyaukanie, Ph.D., Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI, dan turut menghadirkan narasumber Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati, M.A., Dr. Fahmy Radhi, M.B.A., dan Shofwan Al Banna Choiruzzad, Ph.D., serta Mohammad Faisal, Ph.D., sebagai penanggap.