Ribuan warga terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, kini bisa bernapas lega. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera tengah gencar memperkuat sinergi lintas sektor demi mempercepat penyediaan lahan untuk hunian tetap (huntap) yang aman dan layak. Upaya ini menjadi fokus utama agar pembangunan dapat segera terealisasi, memberikan kepastian tempat tinggal bagi para penyintas. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa langkah strategis ini terus digodok.
Koordinasi intensif antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Satgas PRR telah digelar secara daring pada Kamis, 25 Juni 2026. Pertemuan krusial ini menyoroti tindak lanjut penyediaan lahan, khususnya yang berasal dari area Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan. Berbagai kendala di lapangan yang menghambat proses ini menjadi agenda utama untuk dicari solusinya.
Kolonel Tamimi Hendra Kesuma, selaku Wakil Kepala II Pos Komando Data Satgas PRR, mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah Aceh Tamiang telah menetapkan dua lokasi prioritas. Lokasi-lokasi ini akan menjadi tumpuan bagi target pembangunan 2.212 unit huntap yang dicanangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun ini. Meski demikian, proses penyediaan lahan tersebut masih membutuhkan harmonisasi dan keselarasan dengan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima internationalmedia.co.id pada Minggu, 28 Juni 2026, Kolonel Tamimi menegaskan pentingnya konfirmasi dari pemerintah daerah mengenai progres penyediaan lahan huntap. "Kami akan segera mengirimkan salinan surat resmi dari pihak perusahaan kepada Pemda untuk verifikasi titik koordinat di lapangan," ujarnya. Ia menambahkan, jika ada keberatan terhadap lokasi yang diajukan, Pemda diharapkan menyertakan argumentasi tertulis yang rasional sebagai dasar untuk proses mediasi lebih lanjut.
Aspek keselamatan dan kelayakan permukiman menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, Satgas PRR mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk segera mengantongi rekomendasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Rekomendasi ini vital sebagai jaminan bahwa lokasi yang dipilih benar-benar aman dari potensi ancaman bencana.
Tak hanya itu, Satgas PRR bersama Pemda akan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi sejumlah lokasi alternatif yang diusulkan. "Hasil survei ini akan menjadi pijakan dalam menentukan langkah strategis berikutnya, memastikan pembangunan huntap berjalan tanpa mengabaikan aspek keselamatan, aksesibilitas, dan keberlanjutan hidup masyarakat," terang Tamimi.
Kolonel Tamimi kembali menegaskan bahwa percepatan penyediaan lahan ini mutlak membutuhkan sinergi dari semua pihak. Satgas PRR berkomitmen untuk terus menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, dan pihak perusahaan. Tujuannya agar setiap hambatan dapat diurai melalui musyawarah mufakat dan data faktual di lapangan. Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dijadwalkan mengadakan rapat pleno pada Selasa, 30 Juni 2026. Rapat ini akan mengundang seluruh pemangku kepentingan, termasuk perwakilan perusahaan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Satgas PRR, dengan harapan menghasilkan terobosan bersama demi percepatan penyediaan lahan huntap.
Satgas PRR berjanji akan terus mengawal setiap tahapan proses ini hingga solusi terbaik ditemukan. Dengan kolaborasi erat dari seluruh elemen, diharapkan penyediaan lahan huntap dapat segera terwujud. Ini akan memungkinkan masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang untuk lebih cepat menghuni tempat tinggal permanen yang tidak hanya aman dan layak, tetapi juga berkelanjutan bagi masa depan mereka.