Internationalmedia.co.id – News – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya melihat potensi besar dalam program Kampung Pancasila untuk mengatasi persoalan sampah yang menggunung sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Namun, inisiatif ini, meskipun sudah berjalan, memerlukan penguatan signifikan agar dampaknya maksimal, terutama dalam penyediaan fasilitas, pendampingan berkelanjutan, hingga akses pasar bagi produk olahan sampah.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, menjelaskan bahwa Kampung Pancasila yang kini tersebar di seluruh wilayah kota memiliki empat pilar utama: lingkungan, sosial, ekonomi, dan penguatan nilai gotong royong. Fokus pada lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, sudah mulai digalakkan dengan mendorong warga untuk memilah limbah rumah tangga.
Namun, politikus Partai Gerindra ini menyoroti adanya kendala krusial yang menghambat efektivitas program. "Warga sudah didorong memilah sampah plastik, kertas, maupun organik. Tetapi, kami melihat kelemahan mendasar, yakni belum tersedianya fasilitas memadai untuk menampung sampah yang sudah dipilah tersebut," ujar Bahtiyar dalam keterangan pers yang diterima internationalmedia.co.id baru-baru ini.
Persoalan sampah di Surabaya memang bukan hal sepele, dengan volume harian yang mencapai 1.000 hingga 1.500 ton. Bahtiyar mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau dana kelurahan untuk segera menyediakan infrastruktur pendukung. Jika kemampuan anggaran daerah terbatas, opsi melibatkan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) juga bisa menjadi solusi.
Edukasi kepada masyarakat, lanjut Bahtiyar, tidak boleh berhenti pada tahap pemilahan saja. Warga harus dibekali pembinaan dan praktik langsung agar sampah yang dikelola bisa memiliki nilai ekonomi. "Jangan sampai warga hanya disuruh memilah dan mengelola sampah, tetapi tidak ada dampak ekonominya. Pemkot harus memberikan edukasi, pembinaan, bahkan alat pengolah seperti pencacah, sehingga sampah ini bisa menjadi produk bernilai ekonomis," tegasnya.
Lebih jauh, pemerintah juga perlu menyiapkan pasar yang jelas untuk produk hasil olahan sampah ini. Kerja sama dengan pihak ketiga menjadi kunci agar warga tidak kesulitan memasarkan hasil jerih payah mereka. "Ketika sudah menjadi nilai ekonomis, saya berharap sudah ada pasar yang ditunjuk. Jangan sampai mereka kebingungan mencari pembeli," tambahnya.
Bahtiyar mengusulkan agar konsep ini dimulai dengan percontohan di tingkat Rukun Warga (RW). Mengingat hampir 90 persen RW di Surabaya telah memiliki sekretariat, fasilitas ini dapat dioptimalkan sebagai pusat edukasi dan pengolahan sampah berbasis komunitas. "Kita tidak bisa langsung di 1.300 RW. Bisa dimulai dari beberapa RW percontohan dulu. Kalau berhasil, bertahap bisa diperluas," jelasnya.
Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendampingi Kampung Pancasila hingga tingkat RT juga harus diperkuat. Pendampingan tidak cukup hanya sosialisasi, melainkan harus sampai pada tahap produksi yang memiliki nilai jual. "Kalau hanya diminta mengumpulkan, warga akan acuh. Tapi kalau ada pengelolaannya dan menjadi nilai ekonomis, saya yakin warga akan berebut untuk mengelola sampah," pungkas Bahtiyar, menyoroti potensi beragam turunan sampah, mulai dari botol plastik, sisa makanan, hingga puntung rokok yang bisa diolah.
Harapannya, tahun 2026 menjadi momentum untuk menyusun model pengelolaan sampah berbasis Kampung Pancasila. Dengan demikian, pada tahun 2027, program ini dapat diterapkan serentak untuk secara signifikan menekan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). "Semangat kami, Kampung Pancasila ini jangan hanya menjadi gerakan edukasi. Tetapi juga menjadi gerakan ekonomi kerakyatan berbasis lingkungan yang hasilnya bisa dinikmati langsung oleh warga," tutup Bahtiyar.