Jakarta, Internationalmedia.co.id – News – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan jaminan penuh terkait proses rekrutmen program padat karya yang akan segera dibuka oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia memastikan bahwa 2.843 lowongan kerja tersebut akan berlangsung transparan, bebas dari praktik titipan atau "orang dalam" (ordal). Pernyataan ini disampaikan Pramono di Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta pada Jumat (19/6/2026), menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk menciptakan kesempatan kerja yang adil.
"Tidak, tidak mungkin ada ordal," tegas Pramono dengan keyakinan. "Sebab, semua sistemnya sangat terbuka. Masyarakat bisa melihat dan mengontrol setiap tahapan. Tidak ada interaksi pribadi sama sekali yang bisa memicu praktik titipan." Penegasan ini bertujuan untuk menghilangkan keraguan publik dan membangun kepercayaan terhadap proses seleksi.
Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI sedang mematangkan persiapan pembukaan program padat karya yang dirancang untuk menyerap 2.843 tenaga kerja. Ia telah menginstruksikan sejumlah dinas terkait untuk segera memulai proses pendaftaran dalam waktu dekat. "Untuk program padat karya di DKI Jakarta, jumlahnya 2.843. Saya sudah minta beberapa dinas untuk segera dibuka. Dalam minggu-minggu depan ini harus sudah ada," ujarnya.
Program ini, menurut Pramono, disiapkan sebagai "bantalan sosial" yang krusial bagi warga Jakarta yang belum memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, proses rekrutmen akan dibuat sesederhana mungkin agar masyarakat dapat segera memperoleh pekerjaan dan penghasilan. "Kebutuhan untuk menciptakan bantalan sosial yang lebih baik memang sangat diperlukan saat ini," tambahnya.
Pramono merinci bahwa salah satu syarat utama untuk mengikuti program ini adalah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta. Peserta tidak akan dibebani persyaratan pendidikan tertentu, menghilangkan hambatan bagi banyak pencari kerja. "Yang paling penting adalah KTP Jakarta, tidak ditanya mengenai ijazah, dan yang lebih krusial lagi adalah mereka bisa segera bekerja," tegasnya.
Ia berharap program ini tidak hanya membantu warga yang sedang mencari pekerjaan, tetapi juga memberikan penghasilan yang layak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta. "Karena memang yang dibutuhkan sekarang, supaya orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sebagian kan sudah di PJLP, mereka akan mempunyai pekerjaan UMP di Jakarta," pungkasnya. Sebelumnya, Pemprov DKI melalui internationalmedia.co.id mengumumkan pembukaan 2.843 lowongan kerja ini sebagai bagian dari upaya strategis untuk memperluas kesempatan kerja dan memperkuat perlindungan sosial bagi warga ibu kota.