Internationalmedia.co.id – News – Inisiator 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, baru-baru ini menyuarakan keprihatinan mendalam atas munculnya narasi-narasi seperti "Indonesia Gelap", "Kabur dari Indonesia", hingga "Buang Rupiah" di ruang publik. Haris menilai fenomena ini sebagai anomali serius yang menyimpang dari tradisi gerakan sosial di Indonesia.
Menurut Haris, narasi-narasi yang ia labeli sebagai "sampah anti kemandirian Indonesia" ini, menurutnya, merupakan penyimpangan serius dan belum pernah tercatat dalam lembaran sejarah gerakan sosial di Tanah Air. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan semangat revolusi kemerdekaan, di mana para pendiri bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta dengan tegas menggaungkan narasi "Indonesia Merdeka" yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian bangsa.
"Sangat memprihatinkan, delapan puluh tahun setelah Indonesia merdeka, justru kita disuguhi narasi-narasi anti kemandirian seperti ‘Indonesia Bangkrut’ atau ‘Sale Indonesia’," ujar Haris dalam keterangannya akhir pekan lalu. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto, melalui berbagai program yang diusung, justru memiliki tujuan mulia untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan berdikari. Haris menyoroti bagaimana kekayaan dan sumber daya alam Indonesia selama ini seringkali hanya berputar di lingkaran pinggiran, tanpa menyentuh akar permasalahan.
Haris juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang dinilai lebih mendasar dalam memberantas kebocoran penerimaan negara, seperti praktik under invoicing dan transfer pricing. Menurutnya, langkah ini lebih substansial dibandingkan hanya menyentuh korupsi belanja negara yang nilainya relatif kecil, seperti yang selama ini menjadi fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam konteks historis, Haris mengingatkan bahwa tradisi gerakan sosial selalu menawarkan pandangan alternatif sebagai antitesis dari situasi yang dianggap menyimpang. Ia mencontohkan gerakan "Indonesia Bersih" sebagai respons terhadap negara yang dinilai kotor dan dikuasai koruptor serta oligarki serakah. Demikian pula gerakan pro-demokrasi pada era Orde Baru yang menjadi antitesis terhadap rezim otoriter Presiden Soeharto. Bahkan, pada masa reformasi, gerakan sosial lantang menentang kebijakan neoliberalisme yang memicu privatisasi BUMN dan pencabutan subsidi untuk kepentingan rakyat.
Namun, Haris mengkritik keras gerakan sosial saat ini yang menolak alokasi APBN untuk kesejahteraan rakyat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan kampung nelayan, atau sekolah rakyat. "Gerakan seperti ini adalah anomali paling ekstrem dalam tradisi gerakan sosial, dan saya yakin tidak akan pernah mendapat simpati serta dukungan luas dari rakyat," tegasnya.
Mengenai program MBG, Haris mengakui bahwa ini adalah pengalaman pertama bagi Indonesia dalam mengelola program gizi berskala besar yang menargetkan perbaikan gizi bagi pelajar hingga anak-anak. Ia menekankan bahwa program ini memerlukan waktu untuk berproses demi mendapatkan hasil yang maksimal. "Bahkan sejumlah program bantuan sosial pemerintah yang sudah berlangsung lama saja masih saja dikorupsi. Apalagi program MBG yang baru dirintis," pungkas Haris, seraya menegaskan pentingnya dukungan untuk program yang bertujuan memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.