Internationalmedia.co.id – News – Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, kini berada di ambang transisi signifikan menuju peran sipil sebagai calon wakil presiden. Langkah ini secara efektif membuka jalan baginya untuk menduduki kursi kepresidenan, melanjutkan dominasinya atas negara yang dilanda konflik tersebut, namun dengan jubah sipil. Pencalonan ini menandai babak baru setelah lima tahun ia memimpin Myanmar pasca-kudeta yang mengguncang stabilitas regional.
Dalam sesi majelis rendah parlemen di Naypyitaw yang disiarkan televisi pemerintah, anggota parlemen Kyaw Kyaw Htay secara resmi mengumumkan, "Saya menominasikan Jenderal Senior Min Aung Hlaing sebagai wakil presiden." Proses pemilihan akan melibatkan tiga wakil presiden, di mana salah satunya akan diangkat menjadi presiden melalui pemungutan suara di parlemen, sebuah mekanisme yang diyakini akan mengukuhkan kekuasaan militer dalam format baru.
Bersamaan dengan pencalonan Min Aung Hlaing, junta Myanmar juga menunjuk panglima militer baru. Mantan kepala intelijen dan Komandan Angkatan Darat, Ye Win Oo, kini resmi menggantikan posisi Min Aung Hlaing sebagai pucuk pimpinan militer. Promosi Ye Win Oo ke posisi tertinggi ini dilaporkan oleh beberapa media lokal Myanmar terjadi dalam sebuah seremoni di ibu kota, Naypyitaw, menandai pergantian estafet kepemimpinan angkatan bersenjata.
Min Aung Hlaing telah memegang kendali penuh atas Myanmar sejak tahun 2021, setelah ia melancarkan kudeta yang menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi. Kudeta tersebut tidak hanya menahan peraih Nobel Perdamaian itu dan membubarkan partainya, tetapi juga memicu perang saudara yang berkepanjangan, menenggelamkan negara itu dalam krisis kemanusiaan dan politik.
Setelah periode pemerintahan yang keras selama lima tahun, Min Aung Hlaing mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum yang sangat dibatasi pada akhir Januari lalu. Pemilu tersebut menghasilkan kemenangan telak bagi partai-partai pro-militer. Otoritas junta bahkan mengkriminalisasi segala bentuk protes atau kritik terhadap hasil pemilu, memicu kekhawatiran dari lembaga pengawas demokrasi yang telah lama memperingatkan bahwa pemerintahan baru ini hanyalah boneka militer yang akan melanjutkan agenda para jenderal.
Militer Myanmar secara historis memposisikan diri sebagai satu-satunya kekuatan yang mampu menjaga stabilitas negara dari perpecahan dan kehancuran. Meskipun sempat melonggarkan cengkeraman kekuasaan selama satu dekade jeda demokrasi yang dimulai tahun 2011, yang memungkinkan Aung San Suu Kyi memimpin periode reformasi, Min Aung Hlaing kembali merebut kekuasaan pada tahun 2020. Analis menilai langkah ini didorong oleh kekhawatiran akan melemahnya pengaruh militer setelah partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), mengalahkan Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) pro-militer dalam pemilu dengan kemenangan telak.
Kini, dengan USDP yang didominasi oleh pensiunan perwira militer berhasil menguasai 80 persen kursi parlemen, pemerintahan baru diperkirakan akan berjalan seiring dengan agenda militer. Namun, Min Aung Hlaing menghadapi tugas rumit untuk mengelola transisi kekuasaan dari kendali militer yang sangat kuat kepada Ye Win Oo, seiring dengan pergeserannya ke peran sipil yang akan menempatkannya di puncak hierarki politik Myanmar.
Ikuti perkembangan terkini Myanmar dan berita lainnya di internationalmedia.co.id.